Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menginformasikan bahwa program Sekolah Rakyat tahun ini siap dilaksanakan pada 100 titik dengan kapasitas lebih dari 9.700 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Mensos, seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan pemangku kepentingan terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin, menargetkan tahap pertama akan dimulai dengan masa orientasi pada 14 Juli 2025.
“Insyaallah, bulan Juli mulai masa orientasi. Sudah disiapkan 100 titik, kapasitasnya 9.700 lebih KPM,” ujarnya seperti dilansir Antara.
Selain tahap pertama, kata Saifullah, Kementerian Sosial juga merencanakan tahap lanjutan berupa pelaksanaan Sekolah Rakyat tahun ini di 100 titik tambahan.
Menurut pria yang karib disapa Gus Ipul itu, lokasi tahap kedua akan memanfaatkan gedung-gedung milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
“Alhamdulillah, semuanya juga lancar. Insyaallah, kalau memungkinkan bisa digabung pelaksanaannya sehingga total kapasitas bisa lebih dari 20 ribu,” ujarnya.
Gus Ipul menambahkan, masa orientasi akan berlangsung selama 2 hingga 3 bulan, sebelum masuk ke fase pembelajaran. Proses belajar-mengajar akan dimulai sambil berjalan sesuai kesiapan di lapangan.
Dukungan Presiden
Setiap sekolah rakyat akan menampung rata-rata 25 siswa per rombongan belajar (rombel). Namun, jumlah rombel di tiap sekolah bisa bervariasi, tergantung kapasitas.
“Ada yang dua rombel, ada yang sampai empat,” ucapnya.
Saifullah juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh program ini, termasuk rencananya untuk memberikan pembekalan kepada para kepala sekolah dan guru yang terlibat.
“Sekarang semua dalam proses. Pada saatnya nanti, kami akan memenuhi kesediaan Presiden untuk memberikan pembekalan,” katanya.
Putus Rantai Kemiskinan Melalui Pendidikan
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program pendidikan unggulan bernama Sekolah Rakyat.
Program ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan bertujuan memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin. Harapannya, program ini dapat memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Istilah “Sekolah Rakyat” telah digunakan di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda (dengan nama Volkschool) dan Jepang (dengan nama Kokumin Gakko). Setelah kemerdekaan, istilah ini menjadi sinonim dengan Sekolah Dasar (SD).
Program Sekolah Rakyat saat ini merupakan inisiatif baru yang berbeda dari konteks sejarah tersebut, meskipun menggunakan nama yang sama.
Editor: RedaksiSumber: https://liputan6.com
