Padang – Pengadilan Negeri Kelas IA Padang tidak dapat menerima permohonan pra peradilan jilid II yang diajukan tersangka Beny Saswin Nasrun terkait penyitaan barang bukti uang senilai Rp17,55 miliar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas kredit Bank BNI Padang.
Putusan tersebut dibacakan Hakim Pra Peradilan Marselinus Ambarita, S.H., M.H. pada Selasa, (10/2/2026).
Hakim menyatakan permohonan pra peradilan yang diajukan kuasa hukum Beny Saswin Nasrun prematur sehingga tidak dapat diterima, dengan biaya perkara nihil.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Padang, Eriyanto, mengatakan sidang pra peradilan jilid II ini secara resmi dinyatakan selesai setelah putusan dibacakan. “Permohonan pra peradilan atas penyitaan uang Rp17,55 miliar dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim,” kata Eriyanto.
Dalam pertimbangannya, hakim menyebut proses penyitaan barang bukti uang yang dilakukan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Padang berdasarkan persetujuan Pengadilan Negeri Padang dinilai sebagai tindakan administratif. Hal ini karena hakim tidak menemukan berita acara penyitaan uang tersebut yang dibuat oleh tim penyidik.
Sidang pra peradilan jilid II ini telah berlangsung sejak Senin, 2 Februari 2026, dengan agenda awal pembacaan permohonan oleh penasihat hukum tersangka. Namun selama seluruh proses persidangan, Beny Saswin Nasrun tidak pernah hadir. Meski demikian, hakim menilai tidak ada larangan tegas atas ketidakhadiran tersangka dalam pengajuan pra peradilan terkait penyitaan.
Eriyanto juga menegaskan bahwa Beny Saswin Nasrun telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Padang Nomor TAP-03/L.3.10/Fd.2/12/2025 tanggal 29 Desember 2025. Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi pada pemberian fasilitas kredit modal kerja dan bank garansi distribusi semen oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang dan Sentra Kredit Menengah Pekanbaru kepada PT Benal Ichsan Persada pada periode 2013–2020, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp34 miliar.
Saat ini, Beny Saswin Nasrun juga telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Padang sejak 22 Januari 2026. Selain itu, Kejaksaan telah mengajukan permohonan bantuan pencarian melalui Adhyaksa Monitoring Center Kejaksaan Agung RI.
“Dengan putusan ini, proses pra peradilan jilid II dinyatakan selesai dan tidak menghambat penanganan perkara pokok,” ujar Eriyanto.
Editor: Dahlan
