Banda Aceh — Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Royes Ruslan, mendesak Pemerintah Aceh, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk segera memperbaiki jalan provinsi yang rusak di ibu kota Aceh.
Sebagai wakil DPR yang mengawasi bidang pembangunan dan infrastruktur, Royes mengatakan dirinya telah melihat langsung kondisi jalan serta menerima aspirasi masyarakat terkait kerusakan yang mengancam keselamatan pengguna jalan.
“Beberapa ruas jalan kewenangan pemerintah Provinsi Aceh saat ini dalam kondisi memprihatinkan,” kata Royes, Senin (9/3/2026).
Ia menyebutkan banyak ruas jalan dipenuhi lubang besar, retak parah, serta genangan air yang menutupi kerusakan, terutama pascahujan. Titik-titik kritis meliputi:
-
Jalan T. Nyak Arief menuju kawasan Darussalam
-
Jalan T. Iskandar dari Lambhuk hingga Simpang Tujuh Ulee Kareng
-
Jalan T. P. Nyak Makam
-
Ruas jalan lain di Ulee Kareng, Syiah Kuala, dan simpang-simpang padat lalu lintas
“Ruas-ruas ini merupakan jalan provinsi dengan lalu lintas sangat tinggi. Ribuan kendaraan melintas setiap hari, termasuk sepeda motor, mobil, angkutan umum, dan truk,” ujarnya.
Royes menegaskan kondisi jalan berlubang bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi mengancam nyawa pengguna jalan, terutama saat malam hari atau hujan ketika lubang tersembunyi di balik genangan air.
“Pengendara sepeda motor bisa terperosok ke lubang, sedangkan pengemudi mobil sering melakukan pengereman mendadak atau mengayun menghindar, berisiko menabrak kendaraan lain atau pejalan kaki,” kata Royes.
Ia menambahkan beberapa kecelakaan telah terjadi akibat kondisi jalan tersebut, dengan korban luka ringan hingga berat, bahkan berpotensi mengakibatkan korban jiwa jika tidak segera ditangani.
Sebagai Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Royes menegaskan tanggung jawab perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan jalan provinsi berada pada Pemerintah Aceh, sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
“Kami mendesak agar segera dilakukan langkah penanganan awal, antara lain: penambalan sementara (patching) di titik lubang paling parah, pemasangan rambu peringatan, pembatas kecepatan, serta penanda lubang seperti cat marka atau kerucut pengaman,” ujar Royes.
Ia berharap keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, dan Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi dapat mencerminkan kualitas infrastruktur yang baik.
“Komisi III DPRK Banda Aceh siap memfasilitasi koordinasi, mendampingi kunjungan lapangan, serta menyampaikan data titik lokasi aspirasi masyarakat apabila diperlukan,” pungkasnya.
Editor: Dahlan
