ACEH BARAT — Sengketa terkait dugaan kurangnya transparansi dana desa di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, memuncak dengan penyegelan kantor keuchik oleh warga. Ketegangan berhasil diredam setelah polisi turun tangan memediasi kedua belah pihak hingga tercapai kesepakatan damai.
Peristiwa penyegelan kantor keuchik itu terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. Warga yang mendatangi kantor keuchik menuntut penjelasan terbuka mengenai pengelolaan dana desa, termasuk dana pemberdayaan ekonomi, CSR perusahaan, serta kompensasi rutin yang diterima gampong.
Kapolres Aceh Barat, AKBP Yhogi Hadisetiawan, S.I.K., M.I.K., melalui Kapolsek Meureubo, AKP Agus Purwanto, langsung menginstruksikan jajarannya untuk melakukan upaya mediasi demi meredam situasi panas dan menghindari benturan fisik.
“Atas arahan dan petunjuk Bapak Kapolres, kami hadir untuk memfasilitasi dialog antara masyarakat dan aparatur gampong. Intinya, semua pihak diimbau untuk mengedepankan musyawarah dan tidak mengambil tindakan sepihak,” tegas AKP Agus Purwanto dikutip dari laman Polres Aceh Barat, Kamis, 10 Juli 2025.
Mediasi digelar di kantor keuchik setempat dan dihadiri unsur Muspika, yakni Camat Meureubo, Danramil 07/Meureubo, Kepala DPMG Aceh Barat, Bhabinkamtibmas, Babinsa, keuchik, aparatur gampong, dan perwakilan masyarakat. Suasana sempat tegang ketika warga mengungkapkan berbagai dugaan penyalahgunaan dana.
Dalam forum yang berlangsung terbuka, warga menuntut kejelasan soal penyerapan dana desa yang dinilai kurang transparan. Aparatur gampong pun akhirnya berkomitmen untuk lebih terbuka dalam pengelolaan dana ke depan.
Hasil mediasi menyepakati bahwa penyegelan kantor tidak akan diulangi, serta pemerintah gampong akan kembali beraktivitas normal mulai pukul 11.45 WIB hari ini. Kedua belah pihak juga sepakat menggelar musyawarah lanjutan pada Jumat, 11 Juli 2025, untuk membahas secara rinci penggunaan anggaran beberapa tahun terakhir.
“Kami dari Polsek Meureubo siap mendampingi jika ada kendala di lapangan. Harapannya, setelah ini tidak ada lagi potensi gesekan. Mari kita bangun kepercayaan dan komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintahan desa,” lanjut Kapolsek.
Kesepakatan bersama ini mencakup komitmen aparatur gampong untuk melibatkan warga dalam setiap pengambilan keputusan terkait anggaran melalui forum musyawarah. Penutupan atau penyegelan kantor pemerintahan juga ditegaskan sebagai tindakan yang dilarang.
Mediasi yang berjalan aman dan tertib ini mendapat apresiasi dari kedua belah pihak. Warga menyatakan lega setelah mendapatkan kejelasan, sementara aparatur desa berjanji memperbaiki komunikasi dengan masyarakat. Polisi menegaskan akan terus memantau situasi untuk memastikan ketertiban tetap terjaga di Ujong Tanjong.***
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
