ACEH BESAR – Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menegaskan sikap tegasnya dalam kasus sengketa kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Setelah bertemu Presiden dan sejumlah pejabat tinggi negara di Jakarta, Mualem memastikan bahwa keempat pulau yang sempat disengketakan kini resmi kembali ke pangkuan Aceh.
Dalam keterangan pers di Bandara Sultan Iskandar Muda, Rabu (18/6/2025), Mualem menyampaikan kabar tersebut langsung kepada masyarakat Aceh yang menyambutnya dengan adat, termasuk pengalungan kopiah meuketop dan prosesi peusijuek oleh tokoh ulama.
Kasus administratif ini bermula dari kebijakan kontroversial Kementerian Dalam Negeri yang mengalihkan status wilayah empat pulau—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek—ke Provinsi Sumatera Utara. Keputusan itu memicu gelombang protes dan kekhawatiran dari masyarakat Aceh, yang menilai langkah tersebut bertentangan dengan sejarah dan adat wilayah.
Namun, berkat diplomasi intensif dan dukungan luas dari para tokoh, pemerintah daerah, dan ulama, Mualem berhasil membawa pulang keputusan yang dianggap adil.
“Kemarin, dengan komitmen bersama Presiden dan juga Mendagri, beliau telah memutuskan bahwa keempat pulau tersebut kembali kepada kita, kepada Aceh,” ungkap Mualem dalam konferensi persnya.
Ia menekankan bahwa pulau-pulau itu telah ditandatangani secara administratif sebagai milik Provinsi Aceh. Mualem juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan yang terus mendoakan dan mendukung perjuangan ini.
“Alhamdulillah, apa yang kita perjuangkan selama ini sudah menjadi milik kita. Sudah kita tandatangani dan insyaAllah tidak ada lagi dakwa-dakwi. Pulau itu milik kita, milik Aceh,” tegasnya.
Dalam momentum ini, Mualem juga didampingi oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi, Wali Kota Subulussalam M. Rasyid Bancin, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat, serta tokoh penting seperti mantan anggota DPRA Teungku Yunus dan ulama Abi Lampisang.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pengelolaan bersama antara Aceh dan Sumatera Utara, Mualem menjawab secara tegas tanpa keraguan:
“Tidak. Itu hak kita. Kita lihat ke depan. Yang jelas, pulau-pulau itu sekarang banyak peminat, terutama dari Timur Tengah,” katanya sambil tersenyum.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Pemerintah Aceh siap mengelola potensi sumber daya alam di pulau-pulau itu secara mandiri demi kesejahteraan masyarakat. Mualem menambahkan bahwa sektor seperti migas, rumput laut, hingga pertanian kelapa akan menjadi fokus utama ke depan.
“Mulai dari migas, rumput, hingga kelapa semua akan kita kelola untuk kepentingan rakyat Aceh,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/6), bahwa keempat pulau yang sebelumnya disengketakan secara resmi kembali masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh, sesuai dokumen resmi pemerintah.
Keputusan ini diapresiasi luas sebagai bentuk keadilan wilayah dan penegasan identitas Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menutup keterangannya, Mualem mengajak seluruh pihak menjaga perdamaian dan hubungan harmonis antardaerah.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. Aman damai, rukun tetangga kepada kita semua dan juga NKRI,” lanjut Mualem. [ANSHORI]
Editor: RedaksiReporter: Syaiful Anshori
