Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat langkah pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan pasar murah, pasar pangan murah, dan pasar tani secara berkala di sejumlah wilayah kota.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh tertanggal 2 November 2026, inflasi year-on-year (y-on-y) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 4,34 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan September 2026 yang mencapai 4,69 persen.
Sementara itu, inflasi month-to-month (m-to-m) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,01 persen, dengan inflasi tahun kalender (year-to-date) sebesar 1,76 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banda Aceh, Ir. Jalaluddin, ST., MT., mengatakan perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas ekonomi, terutama terkait keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Kota Banda Aceh terus melakukan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi gejolak harga, menjaga ketersediaan pasokan, serta memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar.
“Pengendalian inflasi menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan daya beli dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, berbagai intervensi terus kita lakukan melalui koordinasi lintas sektor,” ujar Jalaluddin.
Ia menjelaskan, pelaksanaan pasar murah dan pasar pangan murah merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Sejumlah komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan kebutuhan pokok lainnya menjadi bagian dari intervensi tersebut.
Selain itu, Pemko Banda Aceh juga memperkuat pelaksanaan Pasar Tani sebagai wadah yang mempertemukan petani dan produsen secara langsung dengan konsumen.
Melalui skema tersebut, rantai distribusi diharapkan menjadi lebih efisien sehingga masyarakat dapat memperoleh produk pangan dengan harga yang kompetitif, sekaligus memberikan ruang pemasaran yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha lokal.
Jalaluddin menambahkan, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Dalam hal ini, sinergi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, distributor, pelaku usaha, serta pihak terkait lainnya terus diperkuat, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok.
“Koordinasi dan kolaborasi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga. Kita ingin memastikan pasokan tetap tersedia, distribusi berjalan baik, dan masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya diukur berdasarkan angka statistik, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Menurutnya, stabilitas harga memiliki hubungan erat dengan ketahanan ekonomi rumah tangga, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat rentan terhadap perubahan harga pangan dan kebutuhan pokok.
Karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh akan terus mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), melakukan pemantauan harga dan stok komoditas secara berkala, serta memperkuat koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha.
Pelaksanaan pasar murah dan penguatan Pasar Tani juga akan terus menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan harga di tengah dinamika ekonomi.
“Kita berkomitmen untuk terus menghadirkan langkah-langkah konkret dalam pengendalian inflasi. Harapannya, stabilitas harga dapat terus terjaga dan masyarakat Banda Aceh tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau,” tutup Jalaluddin.
Pemerintah Kota Banda Aceh berharap sinergi seluruh pihak dapat terus dipertahankan sehingga stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. (Adv)
Editor: Dahlan
