Aceh Selatan – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 di DPRK Aceh Selatan, Kamis (11/9/2024), memanas. Anggota DPRA Dapil IX, Hadi Surya, melontarkan kritik tajam sekaligus peringatan agar pembangunan Aceh Selatan tidak sekadar menjadi dokumen formalitas.
Politikus Partai Gerindra itu menyoroti keterlambatan pengesahan RPJMD, yang menurutnya berpotensi menunda atau bahkan memotong Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). “Jangan sampai pembangunan Aceh Selatan macet hanya karena lalai dalam perencanaan,” tegasnya di hadapan forum.
Hadi juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi yang dipatok melonjak dari 3,21 persen pada 2024 menjadi 5,67 persen pada 2030. Ia menilai target ini ambisius, namun realistis jika iklim investasi digenjot, hilirisasi sumber daya alam dipacu, dan ekonomi lokal di gampong-gampong diberdayakan. Tantangan utama, menurutnya, ada pada stabilitas politik dan kualitas birokrasi.
Soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Hadi menilai proyeksi kenaikan 0,87 poin dalam lima tahun terlalu rendah. “Pemerintah Daerah harus terbuka soal kendala pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Jangan ada yang ditutup-tutupi, dan strategi percepatannya harus konkret,” ujarnya.
Target pengentasan kemiskinan yang hampir separuh dalam lima tahun juga mendapat sorotan. Hadi memperingatkan, tanpa dukungan pendapatan daerah yang jelas, target itu hanya menjadi angka di atas kertas. Ia menekankan perlunya Dinas Pendapatan yang mampu menggali PAD dari berbagai sumber.
Di ujung pandangannya, Hadi menekankan penguatan ekonomi lokal melalui Koperasi Merah Putih. Menurutnya, koperasi yang sehat dan modern berbasis potensi daerah merupakan kunci kemandirian ekonomi Aceh Selatan. “Kalau koperasi kuat, rakyat akan ikut kuat. Inilah motor ekonomi rakyat yang harus dijaga,” pungkasnya.***
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
