Banda Aceh — Peringatan Hari Damai Aceh (HDA) ke-21 pada 15 Agustus 2026 menyisakan catatan penting bagi aparat keamanan. Munculnya aksi pengibaran bendera daerah yang disertai narasi kemerdekaan dan referendum menunjukkan bahwa momentum historis masih dapat dimanfaatkan untuk mengangkat kembali isu politik yang berpotensi menimbulkan kerawanan.
Pengamat Intelijen dan Keamanan Aceh, Syafruddin, S.T., M.H., alias Cek Din, menilai kemampuan intelijen di Aceh sangat membantu dalam menjaga stabilitas keamanan sehingga aksi tidak berkembang menjadi lebih luas dan terbuka.
“Deteksi dini menjadi penting untuk membaca potensi kerawanan sebelum berkembang menjadi aksi terbuka,” kata Syafruddin, yang juga menjabat Sekretaris PD Pemuda Panca Marga (PPM) Aceh, Selasa (25/8/2026).
Menurutnya, rangkaian aksi pada 15 Agustus 2026 tidak hanya dapat dipandang sebagai ekspresi simbolik. Pada momentum yang sama, juga muncul aktivitas bernuansa politik di Papua dengan membawa narasi kemerdekaan.
“Di Aceh, aksi berlangsung bertepatan dengan peringatan HDA Ke-21. Sementara di Papua, momentum yang digunakan berkaitan dengan peringatan New York Agreement. Kesamaan momentum tersebut perlu dicermati dari perspektif dinamika keamanan dan politik,” ujarnya.
Syafruddin juga menyoroti penggunaan kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sebagai lokasi penyampaian agenda politik. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki posisi simbolik yang sangat kuat dalam sejarah sosial dan keagamaan Aceh serta menjadi salah satu representasi perdamaian.
“Masjid Raya Baiturrahman sebagai ikon masyarakat Aceh seharusnya menjadi simbol kedamaian Aceh. Jangan sampai ruang yang memiliki nilai sakral justru menjadi panggung untuk agenda politik dan ternodai kesuciannya sehingga dapat memicu keresahan di tengah masyarakat,” katanya.
Ia menilai deteksi dini, pemetaan potensi massa, identifikasi aktor dan jaringan, serta kanalisasi yang dilakukan unsur intelijen bersama aparat keamanan telah membantu mencegah aksi berkembang secara lebih luas.
“Tanpa deteksi dini dan langkah pencegahan, jumlah massa berpotensi lebih besar. Di sinilah pentingnya intelijen membaca situasi sebelum potensi gangguan berubah menjadi aksi terbuka,” ujarnya.
Menurut Syafruddin, pemetaan terhadap potensi kerawanan telah dilakukan intelijen sejak jauh hari. Langkah tersebut penting untuk membedakan massa yang benar-benar mengikuti kegiatan secara damai dengan kelompok atau aktivitas yang berpotensi memanfaatkan momentum sebagai ruang konsolidasi agenda politik.
“Kegiatan masyarakat yang awalnya berlangsung damai dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyisipkan agenda politik dan narasi kemerdekaan atau referendum. Dampak dan arah kegiatan tersebut tidak selalu terlihat atau terbaca oleh masyarakat umum,” katanya.
Terkait dugaan adanya kesamaan agenda antara jaringan Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF) dan West Papua Liberation Organization (WPLO), Syafruddin mengatakan kesamaan momentum dan narasi perlu dicermati lebih lanjut. Ia menyebut terdapat indikasi keterkaitan dan komunikasi antara jaringan tersebut, namun dugaan koordinasi langsung masih memerlukan pendalaman serta verifikasi berdasarkan data dan fakta.
“Kesamaan momentum dan narasi memang perlu dicermati. Ada indikasi koordinasi langsung, tetapi pihak intelijen masih melakukan pendalaman dan verifikasi berdasarkan data serta fakta. Kedua jaringan tersebut juga memiliki keterkaitan dalam sejumlah agenda di luar negeri dan forum internasional yang diikuti oleh masing-masing pihak,” ujarnya.
Perhatian, kata dia, kini perlu diarahkan pada momentum awal Desember 2026 yang memiliki sejumlah tanggal historis dan berpotensi kembali dimanfaatkan untuk mengangkat isu bernuansa kemerdekaan di Aceh maupun Papua.
“Radar deteksi dini intelijen sudah mulai bekerja sebelum Desember. Hal ini penting untuk mencegah potensi mobilisasi massa secara luas, mengingat momentum tersebut bertepatan dengan peringatan HUT GAM di Aceh dan HUT OPM di Papua,” katanya.
Menurut Syafruddin, aparat intelijen perlu terus melakukan pemetaan aktor dan jaringan, pemantauan mobilisasi massa, pengamatan terhadap perkembangan narasi provokatif di ruang digital, serta penguatan koordinasi antarlembaga secara berkesinambungan.
“Ancaman aksi seperti yang terjadi pada 15 Agustus 2026 masih berpotensi muncul kembali. Desember harus dipandang sebagai momentum yang perlu diantisipasi sejak jauh hari,” ujarnya.
Syafruddin menegaskan bahwa penguatan fungsi intelijen tidak semata-mata berarti mengedepankan pendekatan keamanan. Menurutnya, langkah pencegahan harus tetap dilakukan secara profesional, terukur, sesuai dengan ketentuan hukum, serta mengedepankan komunikasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.
“Intelijen yang kuat bukan yang baru bergerak setelah masalah terjadi, tetapi yang mampu membaca tanda-tanda awal sehingga persoalan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi eskalasi,” pungkas Syafruddin.
Editor: Dahlan
