Pidie Jaya – Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Dr. Safrizal ZA, mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Dr. H. Tito Karnavian meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidie Jaya, Selasa (3/11/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan menyusul banjir bandang yang kembali melanda sejumlah wilayah di Pidie Jaya pada 1 dan 2 November 2026 akibat hujan deras yang menyebabkan jebolnya tanggul Krueng Meureudu dan Krueng Ulim.
Safrizal ZA yang juga menjabat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kemendagri mengatakan, kunjungan Mendagri yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra itu bertujuan melihat langsung kondisi masyarakat serta dampak kerusakan akibat banjir susulan.
“Baru-baru ini sejumlah kecamatan di Pidie Jaya kembali diterjang banjir akibat hujan deras yang mengakibatkan jebolnya tanggul sungai di wilayah tersebut,” kata Safrizal.
Dalam kunjungan tersebut, Mendagri bersama rombongan meninjau dua desa yang mengalami dampak cukup parah, yakni Gampong Dayah Usen dan Gampong Alue Keutapang, Kecamatan Meurah Dua.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak, masing-masing desa menerima bantuan sebesar Rp200 juta dari Mendagri. Selain itu, Dayah Ibatun Mutaalimin di Gampong Dayah Usen yang dipimpin Teungku Yusri juga memperoleh santunan sebesar Rp50 juta.
Kementerian Sosial turut menyalurkan bantuan berupa sembako, perlengkapan kebutuhan anak (kids ware), serta peralatan tidur bagi masyarakat terdampak.
Safrizal menjelaskan, berdasarkan arahan Mendagri, Kemendagri akan menerbitkan surat edaran terkait penetapan status tanggap darurat bencana bagi daerah yang kembali dilanda banjir bandang susulan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat respons pemerintah daerah dalam menangani bencana serta mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.
Selain penanganan darurat, pemerintah juga mendorong percepatan normalisasi sungai melalui pengerukan sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan dan meningkatkan risiko banjir.
Menurut Safrizal, pemerintah daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra diminta mengajukan permohonan pemanfaatan material galian C yang terdapat di sungai-sungai terdampak.
Dalam arahannya, Mendagri menyebut sedimentasi telah menyebabkan lebih dari 100 sungai di tiga provinsi di Sumatra mengalami pendangkalan sehingga perlu segera dilakukan pengerukan.
Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah membuka ruang keterlibatan pihak ketiga dalam kegiatan pengerukan sedimentasi. Namun, pelaksanaannya harus berorientasi pada pemulihan fungsi sungai, bukan semata-mata mencari keuntungan ekonomi.
Hasil pemanfaatan material galian C nantinya dapat memberikan manfaat bagi pihak ketiga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan demikian, normalisasi sungai diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan memberikan dampak langsung bagi pengurangan risiko banjir.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyerahkan satu unit kendaraan Water Supply Multifungsi berkapasitas 4.000 liter kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi.
Selain itu, pemerintah turut menyerahkan masing-masing tiga unit mesin pompa air portabel untuk Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Utara guna mendukung penanganan banjir di wilayah terdampak.
Kunjungan Mendagri tersebut turut didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh, Ketua DPRA Zulfadli (Abang Samalanga), Bupati Bireuen H. Mukhlis, S.T., Bupati Aceh Utara yang akrab disapa Yah Wa, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Melalui kunjungan tersebut, pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk memperkuat penanganan bencana, membantu masyarakat terdampak, serta mempercepat pemulihan infrastruktur sungai di wilayah Aceh. (*)
Editor: Dahlan
