Banda Aceh – Pemerintah Aceh memberikan perhatian serius terhadap potensi meningkatnya penyakit menular di lokasi pengungsian pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah. Tuberkulosis (TBC) dan campak menjadi dua penyakit utama yang diwaspadai akibat kondisi pengungsian yang padat serta keterbatasan sarana pendukung.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, di Posko Hidrometeorologi Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Rabu (24/12/2025).
Asisten I Sekda Aceh M. Syakir, selaku Koordinator Klaster Kesehatan, menyampaikan bahwa berdasarkan data terkini terdapat 9.204 penderita TBC di wilayah terdampak bencana. Kepadatan pengungsian dan tingginya mobilitas warga dinilai meningkatkan risiko penularan penyakit.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Ferdiyus menegaskan bahwa TBC dan campak menjadi ancaman serius yang harus segera ditangani. Salah satu langkah pencegahan adalah pemisahan tenda pengungsian antara penderita TBC dan pengungsi lainnya, meski di lapangan pelaksanaannya tidak mudah.
“Setiap hari di pengungsian terdapat kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, dan lansia. Penyakit yang paling kami khawatirkan adalah campak dan TBC. Pemisahan pasien secara ideal memang diperlukan, namun khususnya untuk anak-anak hal ini sangat sulit dilakukan,” ujar Ferdiyus.
Ia juga mengungkapkan bahwa keterbatasan air bersih di beberapa titik pengungsian mulai memicu munculnya penyakit kulit. Meski demikian, ketersediaan obat-obatan, khususnya untuk penanganan penyakit kulit, masih mencukupi.
“Relawan kesehatan yang bertugas saat ini berjumlah 126 orang. Awal Januari 2026, Kementerian Kesehatan RI direncanakan akan menambah sekitar 600 relawan. Kendala utama saat ini adalah akses transportasi menuju desa-desa terpencil,” tambahnya.
Melalui Health Emergency Operational Center (HEOC), layanan kesehatan telah menjangkau 6.073 orang dengan total 71.764 kunjungan medis. Penyakit yang paling banyak ditangani meliputi ISPA, penyakit kulit, diare, hipertensi, dan demam.
Untuk mendukung layanan kesehatan, Pemerintah Aceh telah menyalurkan berbagai logistik, di antaranya obat-obatan dan bahan medis habis pakai, makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, vitamin A, serta paket sanitasi.
Data Klaster Kesehatan mencatat jumlah kelompok rentan yang cukup besar, yakni 459.428 lansia, 394.250 balita, serta lebih dari 100 ribu ibu hamil dan ibu menyusui.
Dalam arahannya, Sekda Aceh M. Nasir menekankan agar Klaster Kesehatan bergerak cepat dan bersinergi dengan klaster lain, khususnya dalam pemenuhan sanitasi dan kebutuhan dasar pengungsi guna mencegah penularan penyakit.
Selain sektor kesehatan, perkembangan penanganan di klaster lain turut dilaporkan. Untuk klaster pencarian dan pertolongan, Basarnas masih melakukan pencarian terhadap 31 korban hilang, dengan Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah menjadi wilayah terbanyak. Pencarian dilakukan menggunakan anjing pelacak dan alat berat.
Di sektor logistik, Asisten III Sekda Aceh Diwarsyah melaporkan sebanyak 740 dapur umum saat ini melayani 438.804 jiwa, termasuk warga yang belum dapat memasak di rumah masing-masing.
Distribusi air bersih telah mencapai 2.568.350 liter menggunakan 21 unit truk tangki di delapan kabupaten. Selain itu, 42 unit toilet portabel serta sumur bor telah disiapkan di sejumlah titik rawan di Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Tamiang.
Pada sektor pendidikan, tercatat 549 sekolah terdampak, dengan 181 sekolah mengalami kerusakan berat. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtalamuddin meminta perhatian khusus terhadap kebutuhan perlengkapan sekolah bagi siswa terdampak. Sementara di sektor pertanian, sekitar 72 ribu hektare sawah di 18 kabupaten/kota dilaporkan rusak dan memerlukan penanganan segera.
Sekda Aceh juga menginstruksikan percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dengan target rampung dalam 90 hari. Ia menegaskan bahwa sinkronisasi dan validasi data kerusakan infrastruktur serta rumah warga menjadi dasar utama mitigasi risiko dan pemulihan ekonomi Aceh ke depan.
Editor: Dahlan
