Aceh Tengah – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyerahkan aset Pemerintah Aceh berupa Rumah Sakit (RS) Regional Aceh Tengah kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah. Penyerahan berlangsung di halaman rumah sakit di Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Selasa (9/9/2025).
Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, hadir bersama Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Marlina Muzakir, Sekretaris Daerah Aceh M Nasir, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Wakil Bupati Muchsin Hasan, anggota DPRA, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Tengah.
Sebagai bagian dari prosesi, dilakukan penandatanganan berita acara serah terima antara Sekda Aceh M Nasir Syamaun dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Mualem juga meninjau langsung bangunan rumah sakit, memasuki gedung utama, dan mengecek sejumlah ruangan yang sudah selesai dibangun.
Ketua Tim Inventarisasi dan Asesmen RS Regional Aceh Tengah, T Aznal Zahri, menyampaikan bahwa aset yang sebelumnya dikelola Dinas Kesehatan Aceh kini resmi diserahkan ke Pemkab Aceh Tengah. “Rumah sakit ini akan difungsikan sebagai rumah sakit regional yang melayani masyarakat Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, bahkan Bireuen,” ujarnya.
Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menambahkan, rumah sakit ini menjadi kebanggaan masyarakat dataran tinggi Gayo. “Rumah Sakit Regional ini menjadi dambaan dan ikon masyarakat Gayo,” kata dia.
Dalam sambutannya, Gubernur Aceh Mualem menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, khususnya Tim Inventarisasi dan Asesmen, atas kerja keras memastikan proses serah terima berjalan baik dan transparan.
Ia menegaskan, serah terima aset ini merupakan wujud nyata kolaborasi Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Tengah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih dekat, cepat, dan berkualitas.
“Rumah Sakit Regional Aceh Tengah diharapkan menjadi pilar utama sistem rujukan di wilayah tengah Aceh, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke Banda Aceh. Aset yang diserahkan hari ini bernilai lebih dari Rp151 miliar, melalui mekanisme hukum yang jelas, dengan rekomendasi DPRA dan penetapan hibah oleh Gubernur Aceh. Hal ini menegaskan transparansi dan akuntabilitas prosesnya,” kata Mualem.
Mualem juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dokter dan tenaga kesehatan di Aceh. “Bukan hanya gedung, tapi penting juga meningkatkan kepakaran dan kapasitas dokter yang bertugas di Aceh. Ini dapat dimulai dari universitas-universitas,” pungkasnya.***
Editor: DahlanReporter: Syaiful AB
