Banda Aceh – Fraksi Gabungan Golkar–PKB–PPP DPRK Banda Aceh mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum produktif melalui berbagai skema kerja sama.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi Golkar–PKB–PPP, Faisal Ridha, saat membacakan pandangan akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh terkait Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRK Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).
Menurut Faisal, pemanfaatan aset daerah harus dilakukan secara transparan, profesional, dan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar mampu memberikan nilai tambah bagi daerah tanpa mengurangi penguasaan pemerintah terhadap aset strategis.
Selain itu, Fraksi Golkar–PKB–PPP meminta inventarisasi, penataan administrasi, serta penyelesaian legalitas seluruh aset daerah dipercepat guna menghindari potensi sengketa maupun penyalahgunaan aset.
Fraksi juga menyambut baik komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kualitas belanja daerah yang berorientasi pada hasil (outcome) dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, alokasi anggaran harus difokuskan pada penyelesaian persoalan strategis, seperti peningkatan pelayanan dasar, penanggulangan banjir, penataan kebersihan kota, penguatan UMKM dan ekonomi syariah, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta percepatan transformasi digital pelayanan publik.
“Evaluasi terhadap capaian indikator kinerja dalam RPJMD perlu dilakukan secara berkala agar setiap program benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur,” ujar Faisal.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi Golkar–PKB–PPP memahami kebijakan Pemerintah Kota dalam menetapkan target pajak hotel dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kebijakan efisiensi pemerintah.
Meski demikian, fraksi menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak boleh hanya bergantung pada penyesuaian target, tetapi juga harus dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan pengawasan, serta optimalisasi sistem digital dalam pengelolaan perpajakan daerah.
Fraksi juga mengapresiasi peningkatan target pajak restoran dan berharap kebijakan tersebut didukung strategi yang terukur sehingga mampu meningkatkan penerimaan daerah tanpa menghambat pertumbuhan dunia usaha.
Selain itu, Fraksi Golkar–PKB–PPP mendukung langkah Pemerintah Kota dalam mengoptimalkan aset daerah melalui pemanfaatan pasar yang belum produktif sebagai Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembinaan UMKM, pengembangan ekonomi syariah, serta penguatan sektor pariwisata sebagai sumber PAD.
Namun, seluruh program tersebut diminta memiliki indikator kinerja yang jelas, target yang terukur, dan dievaluasi secara berkala agar benar-benar berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan kemandirian fiskal daerah.
Fraksi juga mendukung pembangunan infrastruktur ekonomi, termasuk pengoperasian cold storage, penyempurnaan Banda Aceh Academy, pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi melalui percepatan sinkronisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan sistem Online Single Submission (OSS).
“Percepatan penyelesaian seluruh hambatan administrasi dan teknis harus menjadi prioritas agar fasilitas yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Faisal.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Golkar–PKB–PPP mengapresiasi perhatian Pemerintah Kota terhadap penataan kota melalui penertiban bangunan liar, pedagang kaki lima, reklame, jaringan utilitas, menara telekomunikasi, ruang terbuka hijau, hingga peningkatan kualitas drainase dan infrastruktur jalan.
Fraksi berharap seluruh kebijakan penataan kota dilaksanakan secara konsisten, humanis, berkeadilan, serta tetap mengedepankan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat.
Editor: Dahlan
