Banda Aceh – Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di salah satu yayasan daycare di Kota Banda Aceh menjadi perhatian serius berbagai pihak. Peristiwa tersebut dinilai mencerminkan masih adanya persoalan dalam sistem pengelolaan layanan pengasuhan anak.
Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, mengatakan kasus tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap lembaga daycare. Ia menyebut saat ini hanya enam daycare di Banda Aceh yang memiliki izin operasional, sementara lainnya diduga masih beroperasi tanpa izin.
“Kasus ini tidak bisa dianggap sepele. Pengawasan terhadap tempat penitipan anak harus diperketat agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Tuanku Muhammad.
Ia juga menyoroti meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengasuhan anak yang harus diimbangi dengan standar operasional yang jelas serta tenaga pengasuh yang kompeten.
Menurutnya, penguatan sistem perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting agar keselamatan dan kenyamanan anak tetap terjamin.
Tuanku Muhammad mendorong sejumlah langkah, di antaranya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh daycare, penindakan tegas terhadap yang melanggar aturan, penerapan standar Taman Asuh Ramah Anak (TARA), serta tes psikologi dan kesehatan bagi seluruh tenaga pengasuh.
Ia juga meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait melakukan asesmen berkala terhadap seluruh TPA dan daycare, serta mengimbau orang tua untuk memastikan tempat penitipan anak yang dipilih telah memiliki izin resmi.
Kasus ini, lanjutnya, harus menjadi momentum pembenahan sistem pengasuhan anak di Banda Aceh secara menyeluruh.
“Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Ini tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Editor: Dahlan
