Aceh Besar – Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melalui Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Integrasi Informasi Publik di Aula Bappeda Aceh Besar, Kota Jantho, Kamis (11/06/2026).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam pengelolaan serta pelayanan informasi publik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Diskominsa Aceh, Safrizal, dalam pemaparannya menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak dasar masyarakat yang telah dijamin oleh regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta aturan teknis lainnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang berhasil masuk dalam lima besar penilaian keterbukaan informasi publik di Aceh. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama yang solid antarperangkat daerah serta dukungan pimpinan daerah.
“Predikat informatif merupakan kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik. Capaian ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kolaborasi, kelengkapan data, serta komitmen seluruh perangkat daerah,” ujar Safrizal.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Besar, Khairul Huda, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan penguatan sistem dan integrasi data antar-OPD guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
“Kami terus melakukan pembenahan sistem serta memastikan data yang dibutuhkan tersedia, akurat, dan dapat diintegrasikan dengan baik agar mudah diakses masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dukungan Pemerintah Aceh menjadi faktor penting dalam mempercepat terwujudnya sistem informasi publik yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan di daerah.
Kegiatan FGD ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.
Editor: Dahlan
