Aceh – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) kembali menyoroti kinerja Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang dinilai terus menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Setelah sebelumnya diterpa persoalan korupsi, kini publik dikejutkan dengan rencana pengadaan mobil dinas yang nilainya mencapai sekitar Rp20 miliar.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk ketidakpekaan sosial yang serius, terutama di saat masyarakat Aceh sedang menghadapi penderitaan akibat banjir dan longsor di berbagai daerah.
“Di saat rakyat kehilangan rumah, harta benda, bahkan sumber penghidupan akibat bencana, BRA justru merencanakan pengadaan mobil mewah. Ini bukan sekadar keliru, tapi sudah melukai rasa keadilan dan nilai kemanusiaan,” kata Fauzan. Jumat 30 Januari 2026.
Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan banyak korban banjir yang terpaksa meminta bantuan di pinggir jalan demi bertahan hidup. Situasi tersebut seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah, bukan justru memperbesar belanja fasilitas pejabat.
SAPA juga menilai keberadaan BRA selama ini lebih banyak menyedot anggaran ketimbang memberi manfaat nyata bagi rakyat Aceh. Anggaran yang dihabiskan untuk fasilitas pejabat dinilai seharusnya dapat dialihkan untuk program pemulihan ekonomi, bantuan korban bencana, serta pemberdayaan masyarakat miskin.
“Secara fungsi, BRA tidak jauh berbeda dengan Dinas Sosial. Seharusnya yang dilakukan adalah mengoptimalkan dinas yang sudah ada, bukan mempertahankan lembaga yang justru membuka ruang pemborosan dan menguntungkan kelompok tertentu,” ujar Fauzan.
Atas dasar itu, SAPA mendesak Gubernur Aceh dan DPRA untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BRA, termasuk mempertimbangkan pembubaran lembaga tersebut.
“Jika benar-benar berpihak pada rakyat, hentikan pemborosan. Bubarkan BRA dan alihkan seluruh anggarannya untuk memperkuat Dinas Sosial dan dinas terkait lainnya agar dapat membantu kombatan, korban konflik, dan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Fauzan.
Editor: Dahlan
