Jakarta — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meminta dukungan DPR RI untuk mempercepat alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana periode 2026–2028 guna mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana di Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan Mualem dalam rapat bersama Satgas Penanganan Bencana DPR RI di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PUPR Dody Hanggodo, serta para menteri dan pejabat terkait lainnya.
Dari Pemerintah Aceh hadir Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Sekretaris Daerah Aceh M Nasir, Asisten II Setda Aceh, sejumlah kepala SKPA, serta pejabat biro terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Mualem menyampaikan apresiasi kepada DPR RI, pemerintah pusat, serta pemerintah provinsi tetangga yang telah membantu penanganan bencana di Aceh.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dalam penanganan bencana di Aceh, baik dari DPR RI, kementerian dan lembaga terkait, maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” ujar Mualem.
Selain meminta percepatan dukungan anggaran rehab rekon, Mualem juga memaparkan progres pemulihan infrastruktur di Aceh yang terus berjalan.
Ia menjelaskan, hingga saat ini sebanyak 46 ruas jalan nasional telah kembali berfungsi. Sementara itu, 1.521 dari total 1.638 ruas jalan provinsi juga telah kembali operasional.
Untuk penanganan jembatan terdampak, Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat melakukan langkah darurat melalui pemasangan jembatan Bailey, Armco, serta jembatan perintis di sejumlah titik.
Di sektor perumahan, pembangunan hunian sementara (huntara) disebut telah ditempati masyarakat mencapai 94,61 persen atau sebanyak 16.716 unit.
Sedangkan pembangunan hunian tetap (huntap) terus dipercepat melalui dukungan BNPB, Polri, Kemenko Polkam, Yayasan Tzu Chi, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pada sektor sumber daya air, Mualem mengatakan penanganan masih terus dilakukan, terutama pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan akibat lumpur pascabencana guna mencegah banjir susulan saat musim hujan.
Selain itu, rehabilitasi irigasi, bendung, muara, penyediaan air bersih, hingga perbaikan tanggul dan jaringan irigasi juga terus dipacu melalui berbagai skema pendanaan termasuk tambahan transfer ke daerah.
Sementara di sektor pertanian, rehabilitasi lahan sawah terdampak dilaporkan telah mencapai sekitar 27 ribu hektare dari total target 35 ribu hektare.
Mualem juga menyampaikan realisasi bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana telah mencapai sekitar 98,5 persen. Bantuan tersebut meliputi bantuan isi hunian, jaminan hidup (jadup), stimulan ekonomi, hingga layanan psikososial bagi masyarakat.
Menurutnya, program tambahan transfer ke daerah (TKD) juga terus dijalankan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai sektor strategis.
“Program TKD terus difokuskan untuk mendukung pemulihan jalan, hunian tetap, irigasi, pertanian, sosial, dan pemulihan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Dalam rapat itu, Mualem turut menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh masih memperpanjang masa transisi darurat karena masih terdapat sejumlah kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya tertangani.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masa transisi yang terlalu panjang berpotensi memperlambat pemulihan sosial ekonomi masyarakat serta meningkatkan kebutuhan biaya huntara, jadup, logistik, dan dukungan dasar lainnya.
“Oleh karena itu, Pemerintah Aceh berharap percepatan dukungan dan kepastian pelaksanaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Pemerintah Pusat agar pembangunan permanen dapat segera berjalan dan masyarakat terdampak kembali hidup normal secara layak dan berkelanjutan,” pungkas Mualem.
Editor: Dahlan
