TANJUNGPINANG — Dewan Pers memutuskan sembilan media siber di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melanggar Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Keputusan ini disampaikan setelah Ady Indra Pawennari mengadukan sejumlah wartawan yang memberitakannya tanpa konfirmasi dan terindikasi mencemarkan nama baik.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyatakan bahwa para teradu telah melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ. Pelanggaran ini mencakup ketidakseimbangan dalam pemberitaan, tidak melakukan verifikasi informasi, serta mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi.
“Berdasarkan penilaian itu, kami merekomendasikan teradu wajib melayani hak jawab dari pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat pembaca, selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah hak jawab diterima. Apabila teradu tidak memuat hak jawab sesuai batas waktu yang diberikan, maka Pengadu wajib melaporkan ke Dewan Pers,” kata Komaruddin dalam keterangan pers di Tanjungpinang, Jumat, 13 Juni 2025.
Dalam pernyataannya, Komaruddin juga merujuk pada Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. Disebutkan, setiap berita harus melalui verifikasi, khususnya berita yang berpotensi merugikan pihak lain, guna menjamin akurasi dan keberimbangan informasi.
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Muhammad Jazuli, turut menegaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil mediasi antara pengadu dan teradu. “Putusan Dewan Pers itukan hasil mediasi yang disepakati pengadu dan teradu,” ujarnya.
Ady Indra Pawennari, yang dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat Kepri dan juga Bendahara PWI Kepri, menyambut baik keputusan tersebut. Ia mengapresiasi langkah cepat Dewan Pers dalam menangani pengaduannya terhadap wartawan yang menurutnya telah menyebarkan berita tidak berimbang.
“Atas nama pribadi, kami apresiasi kinerja Dewan Pers dalam merespon pengaduan masyarakat yang begitu cepat atas pelanggaran Undang-Undang Pers dan KEJ oleh sejumlah wartawan media siber,” ungkap Ady.
Ady melaporkan bahwa dirinya awalnya hanya mengadukan satu wartawan yang memberitakan dugaan penipuan terkait pematangan lahan di Kabupaten Bintan tanpa konfirmasi. Namun, melihat respons cepat dari Dewan Pers, ia kemudian mengadukan 17 wartawan dari berbagai media.
“Setelah melihat respon yang sangat cepat dari Dewan Pers, saya langsung mengadukan 17 wartawan media siber. Hari ini hasil penyelesaiannya sudah keluar untuk sembilan pengaduan. Sisanya delapan pengaduan lagi sedang dalam proses analisa di Dewan Pers,” jelasnya.
Ady juga memastikan bahwa dirinya telah menyampaikan hak jawab sesuai arahan dari Dewan Pers kepada media yang bersangkutan. Ia menyebutkan inisial media yang direkomendasikan oleh Dewan Pers untuk menyampaikan permintaan maaf, yaitu HK, KC, BI, GW, GB, PT, BK, DN, dan BN.
“Mereka ini salah kaprah, tanpa konfirmasi memberitakan saya melakukan penipuan, padahal saya ini korban penipuan. Kalau mereka mengerti Undang-Undang Pers dan KEJ, pasti konfirmasi dulu atau cik dan ricek,” demikian Ady menegaskan. [ANTARA]
Editor: RedaksiReporter: RedaksiSumber: https://www.antaranews.com/berita/4898609/dewan-pers-putuskan-sembilan-media-siber-di-kepri-harus-minta-maaf
