Aceh Barat – Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM bersama Wakil Bupati Said Fadheil SH meninjau langsung kondisi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Paya Baro di Kecamatan Meureubo, Sabtu (27/9/2025).
Dalam kunjungan itu, Tarmizi turut didampingi Sekda, Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa), serta Camat Meureubo.
Sesampainya di sekolah, rombongan bupati menyapa para siswa dan guru yang tengah belajar di dalam kelas. Mereka juga memantau kondisi bangunan serta fasilitas penunjang yang ada di sekolah tersebut.
Tarmizi menegaskan, SDN Paya Baro sebelumnya sempat viral lantaran beredar isu akan ditutup sehingga membuat para siswa menangis. Namun, menurutnya kondisi di lapangan justru menunjukkan hal berbeda.
“Hari ini kita mengunjungi dan melihat langsung sekolahnya dan ternyata memang di sini ruang kelas hanya tiga, untuk ruang belajarnya ada enam, siswanya semua 25 orang dan gurunya sembilan orang,” kata Tarmizi.
Ia menjelaskan, tahun ini Pemkab Aceh Barat sedang membangun toilet baru di SDN Paya Baro. Pembangunan tersebut menjadi bukti bahwa isu penutupan sekolah tidak benar.
“Kita sedang fokus ke dunia pendidikan, kita ingin Aceh Barat maju dengan pendidikannya yang juga maju, ini berbicara masa depan. Untuk itu dengan Dinas Pendidikan dan MPD sedang membentuk Satgas,” ujarnya.
Satgas yang dimaksud, lanjut Tarmizi, akan bertugas memetakan penyebab jumlah anak yang tidak sekolah di Aceh Barat yang saat ini tercatat lebih dari 1.000 orang, sekaligus menelusuri alasan masih ada sekolah tanpa murid.
“Kalau berdasarkan hasil pemetaan di lapangan oleh Satgas nantinya ditemukan adanya sekolah yang memang tidak memiliki murid maka bisa jadi sekolah itu ditutup,” jelasnya.
Namun, ia menekankan keputusan itu baru akan diambil setelah Satgas bekerja, melakukan kajian, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Intinya hari ini Pemkab Aceh Barat ingin semua anak-anak mendapatkan akses pendidikan karena itu wajib untuk mereka. Tiga belas tahun wajib sekolah itu sudah perintah, semua fasilitas pendidikan, sekolah dan kualitas guru juga harus bagus,” tegas Tarmizi.
Menurutnya, persoalan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun para keuchik di setiap gampong.***
Editor: DahlanReporter: Syaiful AB
