Aceh Besar – Sebuah surat undangan yang mengatasnamakan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) terkait pelantikan dan pengukuhan Imum Syiek di Masjid Besar Abu Indrapuri beredar luas di tengah masyarakat dan mulai menuai perhatian publik.
Surat yang disebut-sebut dikeluarkan di Aceh Besar tertanggal 1 April 2026 itu ditujukan kepada sejumlah tokoh agama, di antaranya Abu, Abi, Abon, Abati, Waled, Walidi, Tgk, serta para guru untuk menghadiri acara tersebut.
Dalam isi undangan disebutkan agenda pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
Hari/Tanggal: Kamis, 2 April 2026
Waktu: Pukul 09.30 WIB hingga selesai
Tempat: Masjid Besar Abu Indrapuri, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar
Adapun kegiatan tersebut berupa pelantikan dan pengukuhan Tgk. Zulfa Saputra, SE sebagai Imum Syiek terpilih di Masjid Besar Abu Indrapuri.
Namun, beredarnya surat ini turut memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Sejumlah pihak menilai dokumen tersebut tidak memenuhi unsur administratif yang lazim dalam surat resmi.
Ketiadaan cap atau stempel resmi lembaga menjadi sorotan utama, mengingat hal tersebut merupakan salah satu indikator keabsahan dokumen formal.
Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan penggunaan kop surat yang dinilai tidak sesuai atau diduga tidak resmi, sehingga menimbulkan keraguan terhadap sumber penerbitannya.
Tak hanya itu, surat undangan tersebut disebut hanya ditandatangani oleh pihak yang akan dilantik sebagai Imum Syiek, tanpa adanya tanda tangan Ketua BKM, yang semakin memperkuat keraguan publik terkait prosedur penerbitannya.
“Biasanya surat resmi dari BKM pasti ada stempel. Ini tidak ada, jadi wajar kalau masyarakat mempertanyakan keasliannya,” ujar Humas dan Protokoler BKM Abu Indrapuri, Akhi Fakrizan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai keabsahan surat tersebut. Masyarakat pun masih menunggu klarifikasi guna menghindari kesalahpahaman.
Beredarnya undangan ini menjadi perbincangan luas, seiring harapan masyarakat agar setiap proses pelantikan tokoh keagamaan dilakukan secara transparan serta sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Editor: Dahlan
