Aceh Besar – Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Mucthi S.I.Kom meminta agar setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah dari APBD harus berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar Bappeda Aceh Besar di Aula BGTK, Lubok, Ingin Jaya (31/3/2026) Selasa.
Menurut Mucthi, pemerintah diharapkan memperhatikan secara serius persoalan krusial seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. RKPD tahun 2027 tidak terjebak pada penyerapan anggaran yang tinggi tapi harus subtantif.
“Musrenbang menjadi titi balik dari sekedar rutinitas administratif menjadi perencanaan yang berbasis solusi nyata”, tegasnya.
DPRK tidak akan membiarkan forum ini hanya menjadi panggung tahunan tanpa menghasilkan kebijakan yang menyentuh akar persoalan masyarakat.
Selain itu secara spesifik, Mucthi menyoroti risiko ketimpangan antara usulan warga dengan hasil akhir dokumen perencanaan. la menuntut konsistensi birokrasi agar aspirasi yang telah dititipkan melalui reses dan misrenbang tidak hilang atau berubah.
Kami menekankan tiga poin fundamental yang harus menjadi standar baru perencanaan, dimulai dari audit kualitas belanja, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, paparnya.
Disamping itu, ia menuntut adanya jaminan keamanan aspirasi agar Pokok-Pokok Pikiran (Pokpir) DPRK sebagai mandat konstituen terintegrasi utuh tanpa pemangkasan sepihak.
“Pembangunan yang baik bukan tentang gedung yang megah, tapi tentang seberapa besar keadilan sosial dirasakan oleh masyarakat di pelosok gampong terjauh,” pungkas Mucthi.
Musrenbang RKPD 2027 dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Besar Drs. Syukri A. Jalil, kepala OPD dan menghadirkan para pakar sebagai pembicara pada Musrenbang, antara lain Guru Besar Pertanian Nasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah JakartaProf. Dr. Achmad Tjachja Nugraha, MP., PIA., CFrA., CACP. Kemudian (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh saat ini adalah Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP, IPU, ASEAN Eng serta Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Aceh, Muhajir ST, MT.
Editor: Dahlan
