Banda Aceh – Juru bicara Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Ramza Harli meminta agar pelaksanaan Perubahan APBK benar-benar dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan tepat sasaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam setiap tahapan pelaksanaannya.
Hal ini disampaikan Ramza Harli dalam rapat Paripurna Dewan yang berlansung pada Senin Malam (21/09/2026) di Kantor DPRK Banda Aceh.
“Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Kota untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan memastikan upaya peningkatan PAD tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat,” kata Ramza Harli
Fraksi Partai Gerindra juga mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan fisik tahun anggaran berjalan tinggal beberapa bulan lagi. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan harus segera dipacu pelaksanaannya secara terukur, tepat waktu, dan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan.
Ia juga meminta Pemerintah Kota memastikan pelayanan dasar masyarakat berjalan secara maksimal, khususnya terkait distribusi air bersih, pengelolaan persampahan, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
“Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Kota segera memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penanganan banjir serta genangan air di wilayah perkotaan, mengingat kondisi tersebut berulang setiap tahun dan saat ini telah memasuki musim hujan. Langkah antisipasi harus dilakukan secara nyata, terencana, dan tidak hanya bersifat responsif setelah banjir terjadi,” tambah Ramza
Lebih lan jut ia meminta Pemerintah Kota untuk terus mengawal dan mendukung pelaksanaan programprogram strategis Pemerintah Pusat, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan ketahanan pangan, agar dapat dilaksanakan secara baik, tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ramza juga menegaskan kembali agar Pemerintah Kota tidak membiarkan munculnya kewajiban daerah yang tidak direncanakan dan tidak memiliki kepastian penyelesaian pembayaran pada akhir tahun anggaran. Pengalaman terkait kewajiban atau utang daerah harus menjadi pembelajaran bersama agar pengelolaan APBK ke depan semakin sehat, tertib, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah kota agar berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan belanja di akhir tahun anggaran agar tidak terjadi lagi utang seperti tahuntahun yang lalu. Belanja harus disesuaikan dengan pendapatan yang tersedia dengan terus mengendalikan arus kas dan sesuai skala prioritas.
Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Pemerintah Kota agar meningkatkan kualitas pekerjaan kinstruksi fisik. Kepada seluruh pelaksana kegiatan proyek fisik harus ada kepatuhan terhadap standar teknis yang ditetapkan, menjalankan standar sistem pengawasan yang ketat serta memperhatikan kompetensi penyedia jasa (kontraktor) dan profesionalisme Konsultan Pengawas. Konsultan pengawas sangat menentukan kualitas pekerjaan, bila pengawasannya lemah, peluang penurunan kualitas material oleh kontraktor sering terjadi.
“Fraksi Partai Gerindra meminta kepada penerintah kota agar proyek fisik yang dilaksanakan oleh beberapa dinas selain Dinas PUPR agar menempatkan pengawas teknis yang memahami detail spesifikasi material, dan metode pelaksanaan pekerjaan fisik. Dalam pelaksabaan proyek fisik kami sarankan agar dinas non PUPR meminta bantuan tenaga teknis dari Dinas PUPR mulai dari tahap perencanaan (Detail Engineering Design), pembuatan spek, hingga pengawasan lapangan,” tuturnya.[]
Editor: Dahlan
