Banda Aceh — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menegaskan bahwa 24 poin rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 merupakan instrumen strategis untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, bukan sekadar catatan formal tahunan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRA di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (20/5/2026), yang turut dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf, unsur pimpinan dan anggota DPRA, Forkopimda, serta kepala SKPA.
Dalam rapat itu, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025, Ilmiza Sa’aduddin Djamal, membacakan 24 poin rekomendasi DPRA yang berisi catatan terhadap pelaksanaan program, tata kelola pemerintahan, hingga efektivitas pembangunan sepanjang tahun anggaran 2025.
DPRA menilai evaluasi tersebut penting untuk memastikan setiap program pemerintah daerah berjalan lebih terukur, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Usai pembacaan rekomendasi, Sekretaris DPRA Khudri membacakan keputusan resmi lembaga legislatif Aceh terkait hasil pembahasan LKPJ tersebut.
DPRA juga menekankan bahwa hasil evaluasi ini menjadi dasar penguatan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Aceh, sekaligus acuan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan ke depan.
Melalui 24 poin rekomendasi itu, DPRA berharap terjadi perbaikan pada kualitas pelayanan publik, peningkatan efektivitas program pembangunan, serta penguatan tata kelola pemerintahan Aceh secara menyeluruh.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRA pada April 2026 yang memuat capaian program, realisasi anggaran, serta kebijakan strategis Pemerintah Aceh sepanjang tahun berjalan.
Editor: Dahlan
