Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh camat di Indonesia memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor guna menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto hingga ke tingkat masyarakat.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, menegaskan bahwa aparat kewilayahan memiliki peran strategis dalam memastikan berbagai program pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai target.
“Kami berharap bukan saja ekstra keras, tapi super keras,” kata Safrizal saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Camat dalam rangka Mendukung Program Prioritas Presiden di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 378 camat secara langsung dan lebih dari 7.000 camat lainnya melalui daring. Rakor ini bertujuan memperkuat kapasitas camat dalam mendukung implementasi program prioritas nasional.
Sejumlah program yang menjadi perhatian meliputi program jaminan rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), pengendalian inflasi, ketahanan pangan, hingga pemberantasan tuberkulosis (TBC).
Menurut Safrizal, keberhasilan program-program tersebut membutuhkan dukungan aktif aparat kewilayahan karena pelaksanaannya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Camat menjadi penghubung strategis antara kebijakan pemerintah pusat dengan implementasi di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
“Ini penting sekali untuk aparat kewilayahan di tingkat kecamatan dan desa mengerti betul mengenai program prioritas Presiden ini dan kemudian memberikan support, fasilitasi, koordinasi serta identifikasi agar pelaksanaan program prioritas Presiden ini bisa terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran dan target yang ditentukan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembekalan teknis bagi camat diperlukan agar mereka memahami bentuk dukungan konkret yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Dalam upaya pemberantasan TBC, misalnya, camat diharapkan memperkuat koordinasi dengan tenaga kesehatan dan aparatur terkait di lapangan. Langkah ini penting untuk mendukung pelacakan penderita sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjalani pengobatan secara konsisten.
Safrizal menambahkan, pendekatan melalui aparatur kewilayahan dapat memperkuat program teknis yang dijalankan kementerian dan lembaga.
“Jadi pendekatan aparatur kewilayahan ini tentu kita berharap bisa memperkuat program teknis yang diberikan oleh kementerian dan lembaga,” katanya.
Melalui penguatan koordinasi, kolaborasi, dan pembekalan teknis tersebut, Kemendagri berharap camat mampu mengidentifikasi persoalan di wilayah masing-masing, mempercepat penyelesaian berbagai kendala, serta memastikan program prioritas Presiden terlaksana secara optimal hingga menyentuh masyarakat.
Dengan demikian, camat tidak hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga menjadi penggerak dan fasilitator keberhasilan program pembangunan nasional di daerah. [*]
Editor: Dahlan
