Aceh Besar – Pernyataan Bupati Aceh Besar yang mendorong kepala sekolah untuk terus berinovasi dalam dunia pendidikan menuai sorotan. Ajakan tersebut dinilai sekilas progresif, namun masih menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar terkait arah dan implementasinya di lapangan.
Pengamat politik dan sosial, Usman Lamreung, menilai bahwa istilah “inovasi” kerap digunakan sebagai jargon tanpa kejelasan kebijakan yang konkret. Menurutnya, pemerintah daerah sering kali mengedepankan retorika perubahan tanpa diikuti perangkat teknis yang memadai.
“Inovasi tidak boleh berhenti pada seruan normatif. Harus ada indikator yang jelas, peta jalan yang terukur, dan dukungan sistem yang konkret,” ujarnya.
Dalam konteks Aceh Besar, dorongan kepada kepala sekolah untuk berinovasi dinilai belum dibarengi arah kebijakan yang jelas. Tidak adanya parameter keberhasilan, roadmap pendidikan daerah, serta minimnya panduan konkret membuat inovasi berpotensi hanya menjadi beban administratif tambahan.
Usman juga menyoroti kecenderungan pelimpahan tanggung jawab ke tingkat sekolah tanpa pembenahan di level kebijakan. Padahal, kepala sekolah bukan satu-satunya aktor dalam sistem pendidikan.
Berbagai persoalan mendasar seperti keterbatasan anggaran, distribusi guru yang belum merata, hingga sarana dan prasarana yang minim masih menjadi kendala utama di sejumlah wilayah, terutama daerah pinggiran Aceh Besar.
Realitas tersebut diperparah dengan rendahnya akses teknologi, terbatasnya ruang belajar, serta tingginya beban administrasi sekolah. Dalam kondisi seperti ini, dorongan inovasi tanpa dukungan nyata dinilai tidak akan efektif.
Di sisi lain, ajakan inovasi juga dibarengi dengan berbagai agenda tambahan seperti pembentukan karakter, pelestarian bahasa Aceh, serta penguatan nilai religius. Meski penting, penambahan agenda ini dinilai berpotensi menambah beban sekolah jika tidak direncanakan secara matang.
“Masalahnya bukan pada tujuannya, tetapi pada cara dan prioritasnya. Semua ingin dicapai sekaligus tanpa strategi yang jelas,” tambah Usman.
Menurutnya, pembenahan pendidikan seharusnya difokuskan pada peningkatan literasi dan numerasi, kesiapan menghadapi era digital, serta penguatan kompetensi siswa yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Ia menegaskan bahwa inovasi hanya dapat terwujud jika didukung oleh ekosistem yang memadai, seperti pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik, insentif berbasis kinerja, penyederhanaan birokrasi, serta dukungan anggaran yang cukup.
Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pendidikan di Aceh Besar juga dinilai penting, termasuk melihat sejauh mana peningkatan mutu pembelajaran, pengurangan kesenjangan antar sekolah, serta kesiapan lulusan menghadapi tantangan masa depan.
Usman menegaskan bahwa sudah saatnya pemerintah daerah beralih dari pendekatan seremonial ke pendekatan yang lebih substantif.
“Tanpa langkah konkret dan terukur, inovasi hanya akan menjadi slogan yang terdengar indah, tetapi kosong makna,” tutupnya.
Editor: Dahlan
