Tapaktuan – Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK), Ozy Risky SE, mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan segera menindak praktik rentenir yang semakin mencengkeram masyarakat kecil. Ia menilai maraknya praktik tersebut merusak tatanan ekonomi lokal, mengancam kesejahteraan warga, dan bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam serta aturan syariat yang berlaku di Aceh.
“Maraknya praktik rentenir adalah bentuk kegagalan sistemik dalam menghadirkan akses pembiayaan yang adil dan syar’i. Masyarakat terpaksa berutang kepada pihak tidak resmi dengan bunga mencekik karena tidak ada pilihan lain. Ini harus segera diatasi,” ujar Ozy Risky dalam pernyataannya, Jumat (1/8/2025).
Menurutnya, di berbagai kecamatan di Aceh Selatan, terutama daerah pesisir dan pedalaman, banyak pelaku UMKM, petani, dan pedagang kecil terpaksa mengandalkan pinjaman rentenir untuk modal usaha. Tanpa perlindungan hukum dan akses alternatif, warga terjebak dalam lingkaran utang berbunga tinggi, bahkan terancam kehilangan aset.
“Di satu sisi kita mendorong ekonomi kerakyatan, tapi di sisi lain masyarakat dibiarkan menjadi korban sistem pinjaman liar. Ini kontradiktif,” lanjut Ozy.
Ia meminta Pemkab Aceh Selatan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk menindak tegas praktik rentenir. Ozy juga mendorong penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai dasar perlindungan hukum dan pembentukan sistem pembiayaan syariah di tingkat daerah.
“Qanun LKS bukan sekadar aturan administratif, tapi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kekhususan Aceh sebagai daerah syariat,” tegasnya.
Ozy menekankan agar Pemkab Aceh Selatan segera merealisasikan visi dan misi pemerintahan H. Mirwan MS – H. Baital Mukadis, yang mencantumkan agenda pembangunan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai solusi konkret. Menurutnya, LKMS harus hadir sebagai pilar pemberdayaan ekonomi rakyat.
“LKMS harus hadir sebagai pilar pemberdayaan ekonomi rakyat. Ini bukan sekadar program keuangan, tapi bagian dari misi besar melepaskan masyarakat dari jeratan sistem ribawi,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan ekonomi Aceh Selatan harus dimulai dari bawah melalui pendekatan kerakyatan berbasis nilai lokal, pemberdayaan usaha mikro, serta dukungan sistem keuangan syariah. Pemerintah, kata Ozy, perlu memfasilitasi pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan akses permodalan syariah agar masyarakat mandiri secara ekonomi.
“Jika Pemkab serius ingin mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, maka LKMS bukan pilihan, tapi keharusan,” pungkasnya.***
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
