Jakarta — Seolah membongkar “kasus lama” birokrasi yang kerap berjalan lambat dan tak sinkron, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan reformasi birokrasi kini diarahkan untuk benar-benar melayani masyarakat. Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan kebijakan strategis ini disusun supaya selaras dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk program sekolah rakyat.
Rini menjelaskan, program reformasi birokrasi yang selama ini seperti jalan di tempat, harus dituntaskan dengan pendekatan kolaboratif, efektif, dan cepat. “Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Presiden Prabowo telah memberikan arahan. Presiden menekankan bahwa birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif dalam pengelolaan anggaran, dan dapat dengan cepat mengimplementasikan kebijakan,” kata Rini di Jakarta, Sabtu (5/7).
Seperti seorang penyidik yang mengurai benang kusut kasus, Kementerian PANRB kini membongkar pola lama birokrasi yang kaku, lalu menggantinya dengan sistem yang lebih human-based, berfokus pada integritas, kapabilitas, dan pelayanan masyarakat. “Penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) akan terus berfokus pada kolaborasi, kapabilitas, dan integritas birokrasi untuk melayani masyarakat secara human-based,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian PANRB juga menyiapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) untuk menghapus praktik kerja instansional yang terkotak-kotak dan tidak mendukung pencapaian tujuan bersama. Rini menyebut pendekatan baru ini dilakukan dengan prinsip shared outcomes agar seluruh kementerian/lembaga memiliki indikator kinerja utama yang mendukung target nasional secara lintas sektor.
“Pendekatan shared outcomes dalam SAKP dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja utama kementerian/lembaga dapat mendukung pencapaian Astacita, yaitu bagaimana substansi pokok RPJPN, RPJMN dan isu strategis lainnya, serta tusi organisasi dapat diterjemahkan dalam IKU lintas sektor yang akan dievaluasi melalui kebijakan RB dan SAKP,” tuturnya.
Dalam “penyelidikan” birokrasi terhadap program prioritas pemerintah, Kementerian PANRB juga memastikan reformasi birokrasi mendukung penuh upaya penguatan ketahanan pangan, program makan bergizi gratis (MBG), dan sekolah rakyat. Rini menjelaskan, masing-masing kementerian/lembaga sudah diberi tugas spesifik yang saling melengkapi untuk memastikan target-target itu terwujud.
“Dalam rangka penguatan sektor pangan nasional, masing-masing kementerian/lembaga memiliki tugas, peran dan tanggung jawab spesifik yang saling melengkapi,” katanya.
Menurut Rini, sinergi lintas sektor menjadi alat bukti utama keberhasilan program-program tersebut. Ia mengingatkan, penanganan gizi nasional tak bisa dilakukan dengan cara sektoral melainkan harus holistik dan terintegrasi. “Program MBG melibatkan lintas sektor dan multi-aktor. Dan tentu saja keberhasilannya bergantung pada sinergi erat antara pemerintah pusat-daerah, sektor swasta, dan masyarakat,” ungkap Rini.
Sementara untuk program sekolah rakyat, Kementerian PANRB bertanggung jawab memastikan penataan kelembagaan dan pemenuhan sumber daya manusia berjalan dengan baik. “Terkait program sekolah rakyat, Kementerian PANRB bertugas untuk memastikan proses penataan kelembagaan dan pemenuhan SDM yang diperlukan berjalan dengan baik,” tegasnya.
Langkah-langkah ini, menurut Rini, bukan hanya untuk memperbaiki citra birokrasi, tetapi juga untuk memastikan seluruh program prioritas Presiden Prabowo benar-benar dirasakan oleh masyarakat, tanpa terhambat birokrasi yang lamban dan berbelit. Reformasi birokrasi kini diarahkan untuk “membongkar” sistem yang kaku dan membangun mekanisme yang lebih sigap, kolaboratif, dan berdampak nyata. [antara]
Editor: RedaksiReporter: RedaksiSumber: https://www.antaranews.com/berita/4945405/menpanrb-pastikan-reformasi-birokrasi-selaras-dengan-program-presiden
