SORONG — Gubernur Papua Barat Daya (PBD), Elisa Kambu, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan digunakan untuk membiayai pendidikan pegawai, melainkan dialokasikan sepenuhnya untuk program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita perlu membangun pola pikir bahwa ASN adalah pelayan. Mereka harus mendedikasikan seluruh hidup untuk melayani masyarakat. Rakyat jadi prioritas. Kalau mereka sejahtera dan aman, baru kita semua tenang,” ujar Elisa dalam pernyataannya di Sorong, Jumat (20/6/2025).
Pernyataan ini disampaikan menanggapi penggunaan dana daerah untuk membiayai studi lanjutan sejumlah ASN, mulai dari jenjang S2 hingga S3, yang dinilainya tidak sejalan dengan semangat pelayanan publik.
Gubernur menilai bahwa APBD Provinsi Papua Barat Daya, yang pada tahun 2025 bernilai Rp1,4 triliun, harus dikelola secara bijak dan diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
“Provinsi baru ini ada akses jabatan, fasilitas, lalu semua pegawai mau sekolah lagi, bahkan sampai ratusan orang. Kita harus bertanya, mana yang dipikirkan duluan: rakyat atau diri sendiri?” tegasnya.
Elisa menekankan bahwa pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bukan untuk memenuhi ambisi para pejabat, tetapi sebagai wujud nyata untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Sudah dapat fasilitas, TPP, bahkan kendaraan dinas, itu sudah cukup. Jangan berlebihan. Sementara ini, saya pending semua program studi pegawai. Yang mau sekolah, silakan urus sendiri. APBD tidak akan digunakan lagi,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan yang masih terjadi, di mana sejumlah siswa belum bisa mengambil ijazah karena belum mampu membayar uang sekolah, sementara di sisi lain, dana APBD digunakan untuk pendidikan pegawai.
“Ini tidak adil. Ada anak-anak yang tidak bisa ambil ijazah karena tunggakan, tapi pegawai justru lanjut sekolah pakai uang daerah,” katanya.
Gubernur pun mengimbau para bupati dan wali kota di Papua Barat Daya untuk memiliki pemahaman yang sama dalam mengelola anggaran demi kepentingan masyarakat.
“Saya harap para kepala daerah di kabupaten dan kota memahami bahwa belajar tidak dilarang. Tapi belajarlah secara mandiri dan biayai sendiri. Dana daerah harus fokus untuk rakyat,” tutupnya. [antara]
Editor: RedaksiReporter: RedaksiSumber: https://www.antaranews.com/berita/4915993/gubernur-pbd-tegas-pangkas-biaya-pendidikan-pegawai-dalam-apbd
