Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyoroti pelaksanaan pembangunan dan kinerja Pemerintah Aceh sepanjang Tahun Anggaran 2025 melalui rekomendasi resmi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRA Tahun 2026 yang digelar di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (20/5/2026). Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRA H. Ali Basrah dan dihadiri Gubernur Aceh, unsur Forkopimda, anggota DPRA, kepala SKPA, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam rapat itu, DPRA menegaskan bahwa rekomendasi yang dihasilkan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ merupakan bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran Pemerintah Aceh selama tahun 2025.
Wakil Ketua DPRA Ali Basrah mengatakan rekomendasi tersebut menjadi instrumen pengawasan legislatif untuk memastikan pembangunan daerah berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Rekomendasi yang disampaikan DPRA diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam perencanaan, penganggaran, serta peningkatan kinerja Pemerintah Aceh pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya,” ujar Ali Basrah.
Melalui rekomendasi tersebut, DPRA meminta Pemerintah Aceh menjadikan hasil evaluasi dewan sebagai dasar perbaikan dalam menyusun program pembangunan dan kebijakan daerah ke depan.
Selain menyampaikan rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025, rapat paripurna juga menandai berakhirnya Masa Persidangan I Tahun 2026 dan dimulainya Masa Persidangan II Tahun 2026.
DPRA mencatat sejumlah agenda strategis telah dilaksanakan selama Masa Persidangan I, mulai dari penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRA 2026, penyusunan rancangan peraturan DPRA, pelaksanaan reses anggota dewan, penetapan Program Legislasi Aceh (Prolega) prioritas, hingga pembentukan Pansus LKPJ Gubernur Aceh.
Memasuki Masa Persidangan II, DPRA menyatakan akan memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan guna memastikan program pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan target yang telah ditetapkan.
Sidang paripurna ditutup dengan doa bersama dan penyampaian apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan agenda persidangan.
Editor: Dahlan
