Banda Aceh – Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, menegaskan bahwa organisasi perempuan seperti Fahmi Ummi adalah mitra strategis Kementerian Agama dalam memperkuat pembangunan dan kemandirian ekonomi umat, khususnya melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan pada Pelantikan Pengurus Wilayah Aceh Forum Silaturahmi Ummi Muslimah Indonesia (Fahmi Ummi) dan pengukuhan pengurus daerah se-Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Sabtu (27/09/2025). Acara mengusung tema “Peran Fahmi Ummi dalam Pemberdayaan UMKM dan Zakat untuk Kemakmuran Negeri”.
“Fahmi Ummi memiliki pilar Ekonomi Syariah dan UMKM sebagai fokus utama. Ini bentuk dakwah melalui tindakan nyata,” ujar Wamenag yang juga Ketua Dewan Pembina PP Fahmi Ummi.
Ia menambahkan, “Kami di Kementerian Agama memandang model pemberdayaan ini sangat efektif untuk memastikan program pemerintah tersampaikan langsung ke masyarakat.”
Kolaborasi ini juga melibatkan kementerian lain. Wamenag menyebut rencana MoU antara Fahmi Ummi dan Kementerian Koperasi dan UMKM, serta komunikasi dengan Menteri Koperasi untuk pembentukan koperasi di bawah naungan Fahmi Ummi. Tujuannya, memfasilitasi pendampingan modal dan pelatihan bagi anggota.
Dukungan serupa datang dari pemerintah daerah. Perwakilan Gubernur Aceh menyatakan, “Pembangunan daerah tidak bisa hanya ditopang pemerintah. Dibutuhkan partisipasi masyarakat, termasuk organisasi perempuan yang mampu menjadi mitra strategis.”
Dengan semangat “Muslimah Taat, UMKM Kuat, Indonesia Hebat”, Wamenag berharap kepengurusan baru Fahmi Ummi Aceh menjadi motor penggerak ekonomi syariah di tingkat akar rumput, memastikan produk UMKM berdaya saing dan halal.
Usai pelantikan, Wamenag bersama Plt Ketua Umum Fahmi Ummi, Maya Suhasni Siregar, dan jajaran pengurus meninjau stan UMKM di Anjong Mon Mata. Wamenag memborong produk dagangan, berdialog dengan pelaku UMKM, dan memberi semangat untuk penguatan ekonomi umat.
“Kementerian Agama siap bersinergi penuh. Melalui kolaborasi, kita wujudkan kemandirian ekonomi umat dan kemakmuran negeri,” tutup Wamenag.***
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
