Home / Pemerintah

Sabtu, 18 Oktober 2025 - 11:00 WIB

Wali Nanggroe Bahas Penguatan Lembaga Aceh dengan Mendagri

mm Redaksi

Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., di kediaman dinas Mendagri, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu malam 15 Oktober 2025. dok. Ist

Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., di kediaman dinas Mendagri, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu malam 15 Oktober 2025. dok. Ist

Jakarta  – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., di kediaman dinas Mendagri, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu malam (15/10/2025).

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kehormatan sejak pukul 20.00 hingga 21.30 WIB.

Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menyebutkan bahwa dalam kesempatan tersebut kedua tokoh membahas secara mendalam mengenai penguatan serta independensi Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Lembaga ini merupakan lembaga adat dan kepemimpinan kultural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Baca Juga :  Kak Na Lepas LEREX 4x4, Dukung Wisata Alam Gayo Lues

Wali Nanggroe menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan agar lembaga tersebut dapat menjalankan mandat konstitusionalnya secara berkelanjutan.

“Kami berdiskusi mengenai pentingnya penguatan sistem kelembagaan dan aspek keuangan, agar Lembaga Wali Nanggroe dapat berfungsi secara mandiri dan berdaya guna dalam menjaga marwah kekhususan Aceh,” sebut Wali Nanggroe.

Baca Juga :  Asisten III Sekda dan Ketua TP PKK Aceh Hadiri Malam Pisah Sambut Kapolda

Selain itu, Wali Nanggroe juga menyampaikan pentingnya memperkuat peran Mahkamah Syariah Aceh sebagaimana diamanatkan dalam UUPA, sebagai bagian integral dari sistem keadilan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal masyarakat Aceh.

Mendagri Tito Karnavian menyambut baik komitmen tersebut dan menegaskan dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan tata kelola kelembagaan Aceh yang berlandaskan prinsip kekhususan.

“Pemerintah pusat mendukung setiap upaya yang bertujuan memperkuat implementasi UUPA secara konsisten dan berkeadilan,” ujar Tito.

Baca Juga :  Wakil Ketua Dekranasda Aceh Besar Sambut Hangat Kunjungan Kerja IAD Kejati Aceh

Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pejabat penting Kementerian Dalam Negeri, di antaranya Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Dr. Safrizal ZA, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, serta Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan.

Sementara dari pihak Lembaga Wali Nanggroe, hadir mendampingi Wali Nanggroe yakni Ketua Mahkamah Syariah Aceh Dr. Drs. H. Zulkifli Yus, M.H, Staf Khusus M. Raviq, dan Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Abdullah Hasballah.***

Editor: RedaksiReporter: Redaksi

Share :

Baca Juga

Parlementarial

Komisi IV DPRA : Prestasi Aceh Dalam LKS Nasional Butuh Evaluasi

Nasional

Tinjau Lokasi Bencana di Aceh Tamiang, Mendagri Puji Peran Ketua TP PKK Aceh

Pemerintah

Perkuat Kerja Sama Pendidikan, Konsulat Singapura dan Ngee Ann Polytechnic Kunjungi Disdik Aceh

Pemerintah

Bupati Aceh Timur Serahkan Kursi Roda untuk Lansia di Peureulak

Aceh Barat

Bupati Aceh Barat Bersama IDI–PDGI Gelar Pengobatan Gratis untuk Warga Terdampak Bencana di Pantai Ceureumen

Aceh Barat

Buka Musrenbang RKPD 2027, Pemkab Aceh Barat Tekankan Sinergi Gampong dan Produk Unggulan

Pemerintah

Bupati Aceh Timur Instruksikan Perusahaan Setor Zakat dan Infak Karyawan ke Baitul Mal

Aceh Besar

Ratusan Tenaga Kesehatan Sampaikan Tuntutan SK Bakti, Ini Penjelasan Wabup Aceh Besar