Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, menghadiri rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (11/9/2025).
Rapat yang dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Dr. Nofli, Bc.I.P., S.Sos., S.H., M.Si, serta jajaran pejabat terkait, membahas rencana operasional pelayaran langsung Krueng Geukueh-Penang yang dijadwalkan resmi beroperasi pada akhir Oktober 2025.
Dalam arahannya, Wagub Fadhlullah menyampaikan harapannya agar rute pelayaran ini berjalan optimal dan berkelanjutan. “Dulu itu sempat ada rute pelayaran dari Kuala Lumpur ke Aceh, namun berhenti di tengah jalan. Kita harapkan semoga rute pelayaran yang baru ini bisa beroperasi maksimal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Dr. Nofli, menegaskan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap rencana pelayaran internasional ini. Aceh disebut sebagai salah satu dari 15 provinsi prioritas pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.
Sementara itu, Asisten Deputi Kerjasama dan Keimigrasian, Herdaus, S.H., M.H., memastikan pihak Kedutaan RI di Penang telah dikonfirmasi terkait rencana ini. Ia menyebutkan peninjauan kesiapan pelabuhan di Krueng Geukueh dan Penang akan segera dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional pelayaran. “Dalam waktu dekat ini, pelabuhan di Lhokseumawe akan ditinjau langsung untuk melihat sejauh mana kesiapannya, demikian pula pelabuhan di Penang,” jelasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., menambahkan koordinasi dengan pihak CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security) telah dilakukan. Ia menargetkan pelayaran internasional ini dapat diluncurkan resmi sesuai rencana akhir Oktober 2025. “Pelabuhan Krueng Geukueh terbuka untuk pelayaran internasional. Semoga akhir Oktober nanti kita bisa launching sesuai timeline yang ditetapkan,” paparnya.
Selain membahas pelayaran internasional, Wagub Fadhlullah juga menyoroti keterbatasan transportasi udara, terutama bagi jamaah umrah yang belum memiliki akses penerbangan langsung dari Aceh ke Arab Saudi. Ia menekankan perlunya penguatan regulasi untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah dari sektor investasi.
Tidak hanya itu, Wagub Fadhlullah mengusulkan pembentukan Lapas Syariat sebagai bagian dari penguatan tata kelola hukum berbasis kearifan lokal di Aceh. “Kami ini pelayan rakyat, jadi semua aspirasi rakyat yang masuk harus kami proses dan tindaklanjuti,” tegasnya.***
Editor: DahlanReporter: Syaiful AB
