Jakarta – Layanan sertifikasi halal kini lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat. Layanan ini hadir di Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat kecamatan, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 714 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Daerah.
KMA 714/2025 mengatur pelaksanaan jaminan produk halal pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan, yang dilakukan oleh bidang yang menangani urusan agama Islam. Regulasi baru ini sekaligus mencabut KMA Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi.
Sebagai tindak lanjut, Direktorat Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (Kemenag) menggelar pertemuan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk membahas sinergi dalam akselerasi pencapaian target program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).
Direktur Jaminan Produk Halal Kemenag, Fuad Nasar, menegaskan pentingnya pencapaian target sertifikasi halal. “Jika target tercapai, itu capaian kita bersama. Begitu juga sebaliknya, jika belum tercapai, itu menjadi pekerjaan rumah sekaligus kegagalan kita bersama. Kemenag melalui Direktorat Jaminan Produk Halal ingin selalu bersama BPJPH dalam mengawal penyelenggaraan jaminan produk halal,” ujar Fuad di Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Fuad menambahkan, jaminan produk halal bukan sekadar label atau sertifikat, tetapi juga berkaitan dengan gaya hidup halal dan fungsi-fungsi kehidupan yang lebih luhur.
Menurut Fuad, KMA Nomor 714 Tahun 2025 disusun untuk menyinergikan fungsi Kemenag, baik di pusat maupun daerah, sekaligus membuka peluang jabatan fungsional untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. “Direktorat Penerangan Agama Islam melalui penyuluh, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, serta Direktorat Urusan Agama Islam memiliki potensi besar untuk terlibat,” tambahnya.
Ketua Tim Perumusan Kebijakan Jaminan Produk Halal, Abdullah Al-Kholis, menyebut regulasi ini memperluas jangkauan layanan hingga kecamatan. “Jika sebelumnya Satgas Halal hanya ada di provinsi dengan lima orang anggota, kini layanan bisa menyentuh kecamatan. Ini juga membuka partisipasi bagi jabatan fungsional lainnya,” jelasnya.
Kasubdit Kelembagaan dan Mutu Layanan KUA, Wildan Hasan Syadzili, mengusulkan agar layanan jaminan produk halal tidak hanya ditangani penghulu dan penyuluh, tetapi juga melibatkan pelaksana KUA. “Jumlah penghulu tidak sampai 13 ribu, penyuluh kurang dari 25 ribu, sementara pelaksana sekitar 35 ribu orang. Jika ditujukan pada institusi KUA, jumlah petugas bisa bertambah menjadi sekitar 70 ribu orang,” ujarnya.
Temuan di lapangan menunjukkan beberapa penghulu dan penyuluh bertindak sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Proses administrasi dan konsultasi dilakukan di KUA karena lokasinya mudah dijangkau masyarakat. “Alamat KUA yang mudah diakses membuat masyarakat mengira layanan halal bisa dilakukan di KUA,” jelas Anggota Tim Pelaporan JPH, Moh. Yasir Arafat.
Direktur Registrasi Halal BPJPH, Muhammad Djamaluddin, menilai KMA 714 Tahun 2025 memperkuat kolaborasi dengan Kemenag. “Kami menyambut baik pertemuan ini untuk menemukan kemitraan yang lebih rinci sebagai tindak lanjut MoU dan perjanjian kerja sama sebelumnya,” ujarnya.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menyusun perjanjian kerja sama lebih detail antara Kemenag dan BPJPH. Rapat juga dihadiri Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah, Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi Jaminan Produk Halal, serta sejumlah fungsional di lingkungan Direktorat Jaminan Produk Halal dan BPJPH.***
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
