Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (28/4/2026) untuk membahas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, akademisi, lembaga keagamaan, hingga organisasi masyarakat sipil sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan publik yang inklusif.
Dalam forum tersebut, Ketua DPRA menegaskan pentingnya keselarasan regulasi turunan dengan qanun serta kebijakan daerah yang menjamin layanan kesehatan sebagai hak dasar masyarakat Aceh.
Ia merujuk pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 serta arah kebijakan RPJMA 2025–2029 yang menegaskan komitmen terhadap perluasan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
DPRA juga menyoroti perlunya kehati-hatian dalam penerapan Pergub Nomor 2 Tahun 2026, terutama terkait mekanisme akses layanan berbasis data tertentu agar tidak menyulitkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Dalam pembahasan tersebut, DPRA menilai pentingnya penguatan aspek administratif dan teknis agar implementasi kebijakan berjalan optimal serta tidak menimbulkan hambatan di lapangan.
Forum RDP ini juga menjadi ruang untuk menghimpun masukan dan pandangan dari berbagai pihak, termasuk perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Pergub JKA 2026.
DPRA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam memastikan akses layanan kesehatan yang adil dan merata.
Hasil RDP ini akan menjadi dasar bagi DPRA dalam merumuskan rekomendasi resmi kepada Pemerintah Aceh terkait implementasi Jaminan Kesehatan Aceh ke depan.
Editor: Dahlan
