Home / Hukrim

Senin, 29 September 2025 - 17:52 WIB

Polres Aceh Tamiang Dukung Satgas PKH Hancurkan Kebun Sawit Ilegal

mm Redaksi

Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Muliadi. dok. Polda Aceh

Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Muliadi. dok. Polda Aceh

Aceh Tamiang – Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Muliadi, menegaskan dukungan penuh kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dalam upaya merestorasi kebun ilegal, mayoritas perkebunan sawit, di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

“Apa yang dilakukan Satgas PKH ini sangat penting untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Polres Aceh Tamiang siap mendukung agar operasi restorasi kebun sawit ilegal ini dapat segera dituntaskan,” ujar Muliadi, Senin (29/9/2025).

Baca Juga :  Satreskrim Polres Aceh Barat Tangkap Pelaku Pembunuhan Disertai Curanmor di Bengkulu

Satgas PKH telah menghancurkan sekitar 175 hektare kebun ilegal dan menerima pengembalian lahan dari warga serta kelompok pengusaha yang sebelumnya menguasainya. Operasi ini juga menyoroti pola penggunaan oknum eks kombatan oleh kelompok perambah yang menimbulkan keresahan, khususnya di wilayah Tenggulun.

Kapolres menegaskan, “Program restorasi Satgas PKH akan kita kawal bersama. Lahan ilegal harus segera dihijaukan kembali agar tidak direbut pihak yang tidak bertanggung jawab.”

Baca Juga :  Polresta Banda Aceh Gencarkan Sosialisasi Kunci Ganda untuk Tekan Pencurian Motor

Selain TNGL, Kapolres juga menyoroti perambahan hutan mangrove di Dusun Ujung Pusong, Desa Kuala Genting, Kecamatan Bendahara. Pemeriksaan telah dilakukan terhadap saksi dan ahli planologi, serta barang bukti alat berat diamankan. Kawasan yang dirambah mencapai 344,7 hektare.

Setelah penyidikan, tersangka akan dijerat dengan Pasal 82, 84, dan 92 UU Nomor 18 Tahun 2013 yang telah diperbarui, dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp100 miliar.

Baca Juga :  Proyek Instalasi Pengolahan Air Kp Kuta Robel Disinyalir Alami Keterlambatan Pekerjaan, APH Diminta Turun Tangan

Muliadi menegaskan pentingnya sikap kooperatif masyarakat: “Perambahan mangrove harus dihentikan karena dampaknya luas, termasuk risiko banjir. Semua pihak harus serius menjaga kelestarian hutan.”

Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama melindungi lingkungan dan hutan sebagai sumber kehidupan demi generasi mendatang.***

Editor: RedaksiReporter: Redaksi

Share :

Baca Juga

Hukrim

YLBH CaKRA Menangkan Gugatan di PN Lhokseumawe, RS PMI Aceh Utara Dihukum Bayar Rp2 Miliar Lebih

Hukrim

KPK Panggil Dewan Gubernur BI & Sekretaris Fraksi PDIP di Kasus CSR

Hukrim

Polres Dairi Ringkus Dua Tersangka Kasus Perlindungan Anak

Hukrim

Polisi Serahkan 6 Tersangka Penganiayaan yang Berujung Kematian di Tibang ke Jaksa

Hukrim

Pemanggilan Wartawan oleh Polda Aceh Dikritik IWO, Sengketa Pers Diminta Ikuti Mekanisme UU Pers

Hukrim

Kasatpol PP/WH Banda Aceh: Penanganan Perkara Pelanggaran Syariat Sesuai Ketentuan Hukum

Hukrim

Polda Riau Bongkar Jaringan Perburuan Gajah Sumatera Lintas Provinsi, 15 Tersangka Diamankan

Hukrim

Polda Aceh Tahan Tersangka Korupsi Pengadaan Wastafel Sekolah