Aceh Besar – Keputusan Bupati Aceh Besar yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 84 Tahun 2026 mengenai penunjukan seorang ajudan sebagai Imum Chik Masjid Abu Indrapuri menjadi sorotan tajam masyarakat. SK yang dikeluarkan di tengah suasana Ramadan ini memicu penolakan luas karena dinilai mengabaikan aspirasi warga yang telah menetapkan imam melalui musyawarah terbuka.
Warga dan tokoh masyarakat Kecamatan Indrapuri menilai keputusan tersebut bertentangan dengan hasil musyawarah yang difasilitasi oleh pihak kecamatan bersama para keuchik, imam gampong, ulama, serta tokoh masyarakat. Forum musyawarah sebelumnya secara mufakat memilih Tgk Anisullah Arsyad sebagai Imum Chik berdasarkan kesepakatan bersama.
Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Abu Indrapuri secara resmi menyampaikan keberatan atas SK yang ditetapkan bupati. Mereka menilai langkah pemerintah daerah sebagai bentuk intervensi terhadap proses pengambilan keputusan masyarakat yang telah berlangsung secara demokratis.
Ketua Forum Keuchik Indrapuri, Tgk Fajri Bintang, menegaskan bahwa proses pemilihan imam dilakukan secara terbuka dan mengikutsertakan semua unsur masyarakat tanpa ada tekanan. “Keputusan musyawarah kami adalah hasil mufakat seluruh unsur masyarakat yang hadir,” ujarnya.
Kehadiran polemik ini tidak hanya menjadi pembicaraan di tingkat lokal, tetapi juga memunculkan desakan agar Bupati Aceh Besar membatalkan SK penunjukan Imum Chik tersebut dan meminta maaf kepada warga yang merasa aspirasi mereka diabaikan. Para tokoh masyarakat berharap konflik ini dapat diselesaikan dengan dialog dan kembali pada kesepakatan musyawarah demi menjaga persatuan dan kerukunan di tengah masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadan.
Editor: Dahlan
