Aceh Besar – Keterlambatan pembayaran gaji aparatur desa di Kabupaten Aceh Besar kembali menuai sorotan. Mandeknya pencairan penghasilan tersebut diduga kuat akibat belum terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi dasar hukum pembayaran.
Pengamat kebijakan publik, Usman Lamreung, menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya manajemen pemerintahan daerah dalam mengelola administrasi dan keuangan. Ia menegaskan, persoalan keterlambatan regulasi seperti Perbup seharusnya bisa diantisipasi jauh sebelum memasuki tahun anggaran berjalan.
Menurutnya, keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada aparatur desa secara langsung, tetapi juga berpotensi mengganggu pelayanan publik di tingkat gampong. Aparatur desa yang seharusnya fokus pada pelayanan masyarakat justru terbebani dengan ketidakpastian hak mereka.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi menunjukkan buruknya tata kelola pemerintahan daerah,” ujar Usman dalam keterangannya.
Ia juga menyoroti bahwa pemerintah kabupaten semestinya mampu memastikan seluruh regulasi pendukung, termasuk Perbup terkait penghasilan tetap (siltap), sudah rampung sebelum tahun berjalan. Dengan demikian, pembayaran gaji tidak mengalami hambatan administratif.
Kondisi ini menambah daftar persoalan pengelolaan keuangan di Aceh Besar, yang sebelumnya juga sempat disorot dalam beberapa kasus keterlambatan pencairan hak pegawai.
Hingga saat ini, para aparatur desa masih menunggu kepastian dari pemerintah daerah terkait kapan gaji mereka dapat dibayarkan. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar hak-hak mereka tidak terus tertunda.
Editor: Dahlan
