Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir menerima audiensi Forum Solidaritas Aceh di Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Pemerintah Aceh, Jumat (9/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, Sekda memaparkan langkah-langkah strategis Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana, termasuk keputusan memperpanjang masa tanggap darurat.
Sekda M. Nasir menyampaikan bahwa Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) secara resmi memperpanjang masa tanggap darurat mulai 9 hingga 22 Januari 2026. Untuk mengoptimalkan penanganan, Pemerintah Aceh tengah menyusun program Quick Win selama 14 hari ke depan, serta rencana lanjutan untuk 30 hari berikutnya.
Dalam percepatan pemulihan pascabencana, Pemerintah Aceh menetapkan fokus penanganan pada enam klaster utama, yakni pencarian dan pertolongan, logistik, pengungsian dan perlindungan, kesehatan, pendidikan, serta pemulihan wilayah. Pendekatan ini dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat tertangani secara menyeluruh dan terukur.
Pada klaster logistik, pemerintah melakukan inovasi distribusi bantuan untuk menjangkau wilayah pedalaman yang terisolasi. Selain bantuan melalui udara (air drop), distribusi juga melibatkan komunitas relawan motor trail dan offroad guna menembus daerah yang sulit diakses kendaraan konvensional.
Sementara pada klaster pengungsian, pemerintah mengalihkan fokus pada penyediaan hunian jangka panjang melalui pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) dengan dukungan Pemerintah Pusat. Sekda Aceh menegaskan, Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten akan terus mengawal proses pembangunan tersebut agar berjalan tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Di sektor kesehatan, mayoritas rumah sakit dan puskesmas di wilayah terdampak telah kembali beroperasi dengan dukungan tenaga medis dan dokter dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, sektor pendidikan menjadi perhatian khusus mengingat besarnya kerusakan fasilitas sekolah. Pemerintah Aceh melakukan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa, seperti seragam, buku pelajaran, hingga mobiler sekolah, demi memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan.
“Kami juga telah mengerahkan sekitar 4.000 ASN ke Aceh Tamiang untuk membersihkan sekolah dan dayah agar aktivitas pendidikan dapat segera berjalan optimal,” ujar M. Nasir.
Guna memastikan pemulihan wilayah terdampak berlangsung sistematis, Pemerintah Aceh saat ini memprioritaskan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai acuan utama pembangunan kembali infrastruktur serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurut M. Nasir, percepatan penyusunan R3P merupakan langkah strategis untuk meminimalisir risiko bencana serupa di masa depan, dengan fokus utama pada normalisasi sungai dan pembersihan lingkungan.
“R3P ini sangat krusial. Kita tidak hanya memperbaiki kerusakan, tetapi memastikan normalisasi sungai di seluruh Aceh agar kapasitas tampung air kembali optimal dan risiko banjir dapat ditekan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Forum Solidaritas Aceh, Delsi Roni, menyatakan kesiapan pihaknya untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah. Forum tersebut melibatkan berbagai elemen, mulai dari NGO, akademisi, hingga lembaga pemerhati perempuan.
“Kami siap bersinergi dan membantu pemerintah dalam berbagai aspek untuk mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana,” tutup Delsi Roni.
Editor: Dahlan
