Banda Aceh – Di tengah perdebatan publik terkait keadilan sosial dan efisiensi anggaran, Pemerintah Aceh mengambil langkah strategis dengan melakukan penyesuaian terhadap program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Mulai 1 Mei 2026, layanan kesehatan gratis melalui program JKA tidak lagi berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan ini ditegaskan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 yang mengatur pembatasan penerima manfaat berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Dalam regulasi tersebut, Pemerintah Aceh mengacu pada data kesejahteraan dari Kementerian Sosial yang membagi masyarakat ke dalam sepuluh kelompok (desil). Penilaian tidak hanya didasarkan pada pendapatan, tetapi juga kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, serta jumlah tanggungan keluarga.
Sebelumnya, seluruh masyarakat Aceh tanpa memandang status ekonomi ditanggung oleh program JKA. Namun kini, bantuan difokuskan kepada masyarakat Desil 1 hingga 7. Sementara itu, kelompok Desil 8, 9, dan 10 yang tergolong mampu diarahkan untuk menggunakan BPJS Kesehatan mandiri.
Meski demikian, Pemerintah Aceh tetap memberikan pengecualian bagi penderita penyakit katastropik yang masih berhak mendapatkan perlindungan kesehatan.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah tepat dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Selama ini, terdapat kelompok masyarakat mampu yang terdaftar sebagai peserta JKA, namun jarang memanfaatkan layanan tersebut.
Bahkan, sebagian dari mereka lebih memilih berobat ke luar negeri dengan menggunakan asuransi swasta, sehingga iuran yang dibayarkan pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dinilai kurang tepat sasaran.
Pemerintah Aceh menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan upaya untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini diambil di tengah tekanan fiskal yang cukup berat. Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini menjadi penopang utama pembangunan daerah mengalami penurunan signifikan hingga sekitar 50 persen.
Dengan adanya pembatasan ini, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kelompok mampu dapat dialihkan untuk memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, serta mendukung program pemulihan ekonomi dan sosial, terutama pascabencana.
Pemerintah berharap, kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus menjaga keberlanjutan program JKA di masa depan.
Di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadlullah (Dek Fadh), Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk tetap berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata.
Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial, dengan memastikan negara hadir untuk melindungi kelompok rentan tanpa membebani anggaran secara tidak tepat sasaran.
Editor: Dahlan
