Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menunjukkan sikap tegas dalam rapat pemulihan pascabencana Aceh yang berlangsung di Hotel Daka, Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Rapat strategis tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri pimpinan serta anggota DPR RI, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, unsur Forkopimda Aceh, serta para bupati dari daerah terdampak banjir dan longsor.
Dalam forum tersebut, Mualem menegaskan bahwa upaya pemulihan pascabencana di Aceh membutuhkan dukungan kuat dan konkret dari Pemerintah Pusat, mengingat besarnya dampak bencana yang terjadi pada akhir November lalu.
Ia mengawali penyampaiannya dengan menyampaikan apresiasi kepada DPR RI dan jajaran kementerian atas perhatian dan kepedulian yang diberikan kepada Aceh pascabencana.
Menurut Mualem, Pemerintah Aceh telah bergerak cepat dengan menetapkan status darurat bencana tingkat provinsiserta menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak di berbagai kabupaten/kota.
“Pemerintah Aceh tidak tinggal diam. Namun kami menyadari, pemulihan pascabencana tidak bisa hanya dibebankan kepada daerah. Aceh membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah pusat,” tegas Mualem.
Ia menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar seluruh program pemulihan dapat berjalan cepat, terarah, dan tepat sasaran. Fokus utama pemulihan meliputi perbaikan infrastruktur vital, serta penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menambahkan perlunya kebijakan khusus bagi daerah terdampak bencana, terutama terkait mekanisme pencairan dana desa, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial lainnya.
Menurutnya, kondisi darurat pascabencana menyebabkan sejumlah prosedur normal tidak dapat diterapkan sebagaimana di daerah lain.
Selain itu, Wagub Aceh juga mengusulkan agar anggaran pembangunan rumah bagi korban banjir dengan kategori rusak berat ditingkatkan menjadi Rp98 juta per unit, menyesuaikan standar rumah layak huni yang selama ini dibangun Pemerintah Aceh.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen DPR RI untuk mengawal langsung penanganan bencana di Aceh. Bahkan, DPR RI berencana berkantor sementara di Aceh guna memastikan proses pemulihan berjalan optimal.
“Kami akan berkantor di Aceh dan meminta kementerian serta lembaga menempatkan perwakilan di sini agar penanganan bencana bisa dimonitor secara langsung,” ujar Dasco.
Editor: Dahlan
