Banda Aceh – Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, menginisiasi deklarasi “Green Policing” sebagai upaya pemberantasan tambang ilegal di wilayah Aceh. Kegiatan tersebut digelar di Aula Machdum Sakti Polda Aceh, Kamis (2/10/2025), dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Green Policing merupakan pendekatan yang mengintegrasikan filosofi, strategi, dan kegiatan kepolisian bersama masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan. Program ini menjadi strategi Kapolda Aceh dalam mencegah penambangan liar di seluruh Aceh.
Dalam deklarasi itu, dilakukan penandatanganan bersama sebagai komitmen menolak segala bentuk Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Isi deklarasi mencakup dukungan terhadap pemerintah dalam menyosialisasikan larangan PETI, mendukung realisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berbagi informasi valid terkait aktivitas PETI, serta berkoordinasi dalam penegakan hukum secara terpadu.
“Green Policing adalah wujud komitmen Polri menjaga alam Aceh untuk generasi mendatang. Tambang ilegal bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut kelestarian hidup kita semua,” tegas Kapolda Aceh.
Kapolda juga menekankan bahwa tambang ilegal harus menjadi perhatian serius karena aktivitas ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak hutan, mencemari sungai, memicu longsor, menyebabkan banjir, hingga menimbulkan konflik sosial.
Abituren Akabri 1991 itu mengajak masyarakat mendukung upaya pemberantasan tambang ilegal dengan tidak terlibat dan segera melaporkan jika menemukan indikasi aktivitas PETI di lapangan.***
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
