Home / Parlementarial

Jumat, 21 Februari 2025 - 01:38 WIB

Irfansyah Minta Pemerintah Awasi Penyewaan Lapak Takjil di Ramadan 2025

Redaksi

Irfansyah Minta Pemerintah Awasi Penyewaan Lapak Takjil di Ramadan 2025. Foto: ist

Irfansyah Minta Pemerintah Awasi Penyewaan Lapak Takjil di Ramadan 2025. Foto: ist

Banda Aceh – Anggota DPR Aceh, Irfansyah, meminta pemerintah untuk mengawasi penyewaan lapak penjual takjil selama Ramadan 2025 agar tidak ada pihak yang bermain-main atau mengambil keuntungan secara tidak wajar.

Hal itu disampaikan Irfansyah dalam rapat paripurna DPR Aceh pada Jumat malam (21/2/2025).

Baca Juga :  DPR Aceh Dukung Langkah Mualem Gaet Investasi dari Uni Emirat Arab

“Saya meminta pemerintah memastikan tidak ada yang bermain-main dalam sewa lapak penjual takjil,” ujar politisi Partai Aceh tersebut.

Irfansyah menekankan bahwa penjualan takjil merupakan salah satu sektor yang menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.

“Ekonomi umat sedang sulit, biarkan masyarakat berjualan dengan semestinya. Tak boleh ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini,” tegasnya.

Baca Juga :  DPRA Gelar Family Gathering di Pantai Riting, Pererat Kebersamaan dan Kekompakan

Soroti Masalah Listrik Selama Ramadan

Selain soal lapak takjil, Irfansyah juga menyoroti masalah listrik yang kerap padam di Aceh saat Ramadan. Ia meminta PLN untuk memastikan tidak terjadi pemadaman listrik selama bulan puasa.

Baca Juga :  Ketua DPR Aceh Desak Pemerintah Segera Realisasikan APBA 2025

“Kita mendukung langkah PLN, tapi harus benar-benar serius. Jangan sampai nanti pas Ramadan, listrik malah padam,” ujarnya.

Menurut Irfansyah, Ramadan adalah bulan yang sakral bagi masyarakat Aceh, sehingga gangguan seperti pemadaman listrik harus dicegah agar tidak mengganggu kenyamanan umat dalam menjalankan ibadah.

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Parlementarial

Rapat Paripurna DPRA Sahkan Tiga Rancangan Qanun Strategis untuk Pendidikan, SDA, dan Generasi Muda Aceh

Parlementarial

Fraksi PKB DPRA Minta BPK Lakukan Audit Ulang 22 Paket Bermasalah di Aceh

Parlementarial

DPRA Tekankan Evaluasi LKPJ Jadi Instrumen Perbaikan Kinerja Pemerintah Aceh

Parlementarial

Farid Nyak Umar Soroti 942 Kasus HIV di Banda Aceh, Remaja Diminta Jadi Garda Edukasi

Parlementarial

Anggaran Hari Damai Aceh Rp2,39 Miliar Disorot, Lebihi Dana Rehabilitasi Korban Konflik

Parlementarial

Kapolda Aceh Silaturahmi ke DPRA, Bahas Sinergi Keamanan dan Pembangunan Aceh

Parlementarial

200 Kecamatan dan 3.038 Gampong Terdampak, DPRA Komisi II Fokus Penyusunan R3P Hidrometeorologi

Parlementarial

Fraksi PKS Rumuskan 8 Fokus Prioritas Anggaran Perubahan APBK Banda Aceh 2026