Kota Jantho – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering yang mulai berdampak di sejumlah wilayah. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris atau Syech Muharram memimpin Rapat Keposkoan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kering di Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar, Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Minggu (2/8/2026) malam.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Aceh Besar Drs. Syukri A. Jalil, Sekretaris Daerah Bahrul Jamil, Kepala BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil, para asisten, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Kepala Dinas PUPR Aceh Besar, serta Plt Direktur Perumdam Tirta Mountala bersama jajaran.
Pertemuan itu digelar untuk mengevaluasi kondisi terkini dampak kekeringan, memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah, sekaligus menyusun langkah-langkah penanganan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi dan dampak bencana dapat diminimalkan.
Dalam arahannya, Syech Muharram menegaskan bahwa penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan melibatkan seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Ia meminta seluruh jajaran pemerintah tetap siaga, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, khususnya di wilayah yang mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Besar Syukri A. Jalil menekankan pentingnya pendataan dampak kekeringan sebagai dasar penyusunan kebijakan penanganan yang tepat sasaran.
Menurutnya, data mengenai kerugian material maupun jumlah warga terdampak harus terus diperbarui agar pemerintah dapat mengambil langkah yang efektif.
Selain itu, Syukri juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif camat, mukim, keuchik, dan aparatur gampong dalam mendampingi masyarakat selama masa siaga darurat.
“Saya melihat saat terjadi bencana, keterlibatan pimpinan di tingkat bawah masih kurang. Seharusnya camat dan unsur pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat ikut mendampingi, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh informasi terkait penanganan kekeringan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk jadwal distribusi air bersih dan wilayah yang menjadi prioritas penyaluran.
“Kita sudah memiliki jadwal penyaluran air bersih, tetapi masyarakat banyak yang belum mengetahuinya. Informasi seperti ini harus disampaikan secara luas, termasuk wilayah mana yang diprioritaskan karena paling terdampak,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Plt Direktur Perumdam Tirta Mountala Ir. Yusnadi, MM memaparkan kondisi pelayanan air bersih beserta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menjaga pasokan kepada masyarakat.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Besar Ir. Syahrial Amanullah, ST menyampaikan kondisi infrastruktur pendukung penyediaan air bersih serta berbagai upaya teknis yang telah disiapkan untuk mendukung penanganan kekeringan.
Sejumlah masukan juga disampaikan para asisten dan kepala OPD guna memperkuat koordinasi lintas sektor selama masa siaga darurat.
Melalui rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan serta memastikan pelayanan dasar, khususnya kebutuhan air bersih, tetap terpenuhi bagi masyarakat di wilayah terdampak.
Editor: Dahlan
