Banda Aceh – Koalisi NGO HAM Aceh menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Mengawal Kebijakan Pemerintah Terkait Pengembalian 4 Pulau: Memberi Dampak Positif untuk Aceh” pada Kamis (26/6/2025) di Morden Coffee, Banda Aceh. Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber utama: Direktur ForBina M. Nur, pengamat sosial Usman Lamreung, dan Direktur Koalisi NGO HAM Aceh Khairil Arista.
Diskusi berlangsung dinamis dan penuh gagasan kritis terkait arah pembangunan ke depan pasca pengembalian empat pulau ke wilayah Aceh.
Usman Lamreung menegaskan bahwa fokus utama saat ini bukan lagi memperdebatkan status kepemilikan, melainkan bagaimana pulau-pulau tersebut dikelola secara visioner.
“Keputusan sudah jelas: keempat pulau itu milik Aceh bahkan sebelum masa kolonial. Sekarang pertanyaannya adalah, mau dibawa ke mana masa depan pulau-pulau itu?” ujar Usman.
Ia menyoroti besarnya potensi ekonomi dan pariwisata bahari yang belum tergarap maksimal, seperti di kawasan Pulau Banyak, Sabang, dan Singkil. Tantangan terbesar menurutnya terletak pada tata kelola yang belum terintegrasi serta kurangnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Jika pariwisata dibangun secara serius dengan infrastruktur dan regulasi yang tepat, ekonomi masyarakat akan terdongkrak. Tidak perlu menunggu migas, cukup ciptakan lapangan kerja dari sektor wisata lebih dulu,” jelasnya.
Usman juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam mengawasi proses pembangunan agar arah kebijakan tetap berpihak pada rakyat.
Sementara itu, Direktur ForBina M. Nur menggarisbawahi isu batas wilayah sebagai simbol martabat. Ia menilai pemerintah pusat selama ini cenderung bertindak semena-mena terhadap Aceh.
“Ini bukan sekadar soal pulau. Ini tentang pengakuan jati diri orang Aceh. Pemerintah pusat harus belajar menghormati Aceh,” tegas M. Nur.
Ia juga menyerukan peran pemuda dalam menyusun ide dan proposal konkret, terutama dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pengembangan ekonomi kreatif.
“Kalau kita tidak bergerak, kita sedang membuka ruang bagi bentuk penjajahan baru. Kita harus hidupkan ide dan perjuangkan masa depan pulau-pulau itu,” pungkasnya.
Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil Arista, menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang adil, inklusif, dan ramah lingkungan.
“Kita tak bisa hanya bicara soal migas. Potensi perikanan, pesisir, dan kelautan juga sangat besar. Namun semua itu harus dikelola secara berkelanjutan agar tidak menimbulkan konflik baru,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya pendekatan yang inklusif dalam meredam potensi konflik yang mungkin muncul kembali jika pengelolaan pulau dilakukan secara eksklusif dan elitis.
“Pemerintah Aceh perlu hadir dengan kebijakan yang berpihak, regulasi yang adil, serta perhatian serius pada rekonsiliasi sosial,” tambah Khairil.
FGD ini menjadi momentum penting untuk menyusun rekomendasi konkret kepada Pemerintah Aceh, agar pengembalian empat pulau tidak hanya menjadi kemenangan simbolik, tetapi juga berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh secara nyata dan berkelanjutan.
Editor: DahlanReporter: Misri
