Meulaboh — Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Bupati dan Wali Kota se-Wilayah Barat Selatan (Barsela) Aceh bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, yang digelar di Aula Teuku Umar, Setdakab Aceh Barat, Sabtu (3/1/2026).
Rakor tersebut membahas langkah-langkah strategis serta penguatan koordinasi lintas daerah dalam penanggulangan bencana di wilayah Barat Selatan Aceh yang selama ini rawan terdampak banjir dan tanah longsor.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil, SH, Bupati Nagan Raya, Bupati Aceh Singkil, Sekretaris Daerah Kota Subulussalam yang mewakili Wali Kota, serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Selatan yang mewakili Bupati Aceh Selatan.
Dalam paparannya, Bupati Tarmizi menyampaikan kondisi terkini sejumlah wilayah di Aceh Barat yang terdampak bencana banjir dan longsor pada November 2025. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat satu desa yang terisolir akibat terputusnya akses jalan utama.
“Masih ada satu wilayah yang hingga kini terisolir, yakni Desa Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen. Jalan utama menuju desa tersebut terputus akibat bencana,” ujar Tarmizi di hadapan Kepala BNPB dan para kepala daerah.
Pada kesempatan itu, Tarmizi juga menyampaikan sejumlah permohonan kepada BNPB, salah satunya terkait kemungkinan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga terdampak bencana yang rumahnya rusak dan terpaksa mengungsi.
“Kami ingin menanyakan apakah memungkinkan diberikan bantuan seperti BLT kepada masyarakat yang saat ini tidak dapat menempati rumahnya karena rusak akibat bencana,” kata Tarmizi.
Ia menambahkan, kondisi masyarakat terdampak semakin berat karena banyak yang kehilangan mata pencaharian. Situasi tersebut diperparah dengan akan memasuki bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
“Sebentar lagi kita memasuki Ramadan dan Idul Fitri, sementara saudara-saudara kita yang terdampak bencana rumahnya rusak dan penghasilannya hilang,” tambahnya.
Selain BLT, Tarmizi juga menyinggung terkait bantuan pembangunan rumah bagi korban bencana. Ia berharap adanya keselarasan nilai bantuan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami mendapat informasi bantuan rumah dari BNPB sekitar Rp60 juta per unit. Jika memungkinkan, apakah bisa disesuaikan dengan bantuan dari kabupaten/kota yang mencapai Rp110 juta per unit rumah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Tarmizi menegaskan bahwa apabila dalam waktu dekat akses jalan menuju Desa Sikundo belum dapat dibuka, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat masih sangat membutuhkan dukungan BNPB, khususnya untuk pendropingan bantuan logistik dan sembako bagi masyarakat di wilayah terisolir.
Rakor tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret serta percepatan penanganan bencana, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana alam di wilayah Barat Selatan Aceh.
Editor: Dahlan
