Banda Aceh – Kandidat Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin menanggapi kampanye hitam ala preman kampung yang ditayangkan sejumlah media luar Aceh dalam beberapa waktu terakhir.
“Banyak pihak menyarankan tak perlu dilayani karena sudah jelas upaya pembunuhan karakter. Tapi kalau tidak ditanggapi bisa dianggap sebagai kebenaran,” kata Nasir melalu Ketua Tim Pemenangannya, Jufrizal.
Menurut Nasir, tudingan dirinya menerima suap ketika berlangsungnya Kongres PWI Pusat di Cikarang, Bekasi Jawa Barat, Agustus 2025 sangat tidak berdasar.
“Suap tidak berdiri sendiri, tetapi ada pemberi dan penerima. Namun dalam tudingan terhadap saya hanya mengulang-ulang menampilkan rekening pribadi saya dengan memperlihatkan saldo Rp72 juta yang disebut suap. Tak ada data transaksi dari mana sumber dana. Ini sangat keterlaluan. Apa tidak boleh rekening saya memiliki saldo?” kata Nasir Nurdin.
Nasir meyakini apa yang diberitakan tak terlepas dari kontestasi di PWI Aceh di mana ada orang-orang yang merasa terganggu hingga menebarkan isu yang sangat memalukan.
“Bahwa ini bukan main-main, ini merupakan bentuk pencemaran nama baik dan fitnah terhadap saya sebagaimana diatur pada Pasal 27A UU ITE, Pasal 45 ayat (4) UU ITE, Pasal 433 KUHP dan Pasal 311 tentang Pencemaran Nama Baik dan Fitnah, saya tidak akan tinggal diam, dan akan mempertimbangkan memproses tuduhan-tudahan tanpa dasar ini,”sambung Nasir.
“PWI Pusat sudah sangat berbaik hati menurunkan tim untuk mencari tahu kebenaran laporan yang disampaikan baik terkait kandidat maupun kepanitiaan Konferprov XIII PWI Aceh. Dari sekian banyak laporan yang diverifikasi tak ada satupun yang terkait isu suap. Kok tiba-tiba isu itu muncul setelah tim PWI Pusat kembali ke Jakarta,” tandas Nasir Nurdin melalui Ketua Tim Pemenangannya, Jufrizal.
Nasir menyatakan siap mempertanggung jawabkan tuduhan suap tersebut sejauh bisa mengungkapkan siapa pemberi suap.
“Ayo kita buka-bukaan, jangan seperti orang kebakaran jenggot lalu menyeruduk apa saja,” demikian Jufrizal.[]
Editor: Dahlan
