Banda Aceh – Anggota DPRK dari Fraksi Partai Gerindra, Teuku Arief Khalifah, meminta Pemerintah Kota melalui DiskopUKMdag untuk segera merumuskan Zonasi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Banda Aceh.
Zonasi bagi PKL ini tertuang dalam Visi Misi pemerintahan Illiza-Afdhal di Kota Banda Aceh dimana Zonasi tersebut akan mengatur penempatan PKL di wilayah Banda Aceh. Dengan aturan tersebut, area bagi PKL nantinya dapat dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona merah, kuning, dan hijau.
Ia menjelaskan, zona merah merupakan kawasan yang dilarang untuk berjualan bagi PKL, zona kuning merupakan area beraktivitas yang sifatnya bersyarat dan diatur waktu operasinya. Sementara zona hijau merupakan area yang diizinkan berjualan dan diperuntukkan bagi PKL dengan pendataan khusus.
“Kami harapkan pemko dapat mengambil langkah dengan cepat karena Zonasi PKL ini terus tertunda pelaksanaan nya, padahal ini merupakan salah satu Misi Walikota yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah,” kata Arief Khalifah.
Menurutnya, sistem zonasi dinilai akan menjadi solusi bagi penempatan PKL di wilayah Kota Banda Aceh. Arief mengatakan, pemerintah harus berperan sebagai pembina bagi warga masyarakat yang mencari rezeki di wilayah Kota Banda Aceh, termasuk bagi mereka yang berprofesi sebagai PKL.
“Sistem zonasi ini sebenarnya sudah dirumuskan melalui proses perencanaan teknis yang melibatkan pedagang, dinas teknis, perangkat kecamatan dan gampong serta stakeholder yang berkepentingan. Namun sampai hari ini belum ada kejelasan pengesahan nya karena di lapangan sudah terjadi penertiban-penertiban untuk memindahkan PKL namun tidak diberi kejelasan dimana para PKL ini dapat berjualan”.
Maka, kata Arief, seeharusnya untuk menghindari penggusuran tanpa solusi, sistem zonasi ini harus diaktifkan. “Jadi kita semua paham yang mana zona dilarang berjualan, zona yang boleh berjualan serta zona berjualan di waktu tertentu” ujarnya.
“Sebagai contoh, kita ilustrasikan saja Jalan Tgk Chik Pante Kulu yang sekarang sedang ingin di kosongkan dari PKL. Dengan sistem zonasi dapat dikaji kemungkinan pedagang berjualan di sore atau malam hari, serta diatur tipe usaha yang diperbolehkan, seperti suvenir di sore dan kuliner di malam hari, sehingga tidak mematikan ekonomi pedagang,” ujarnya.
“Dan di saat bersamaan dapat meningkatkan pendapatan kota. Tentunya juga harus digaransi bahwa mereka yang berjualan ditata rapi serta terjamin kebersihan, nah pada pagi hari sampai sore fungsi trotoar dapat kembali di pergunakan. Apalagi toko toko di Pante Kulu itu banyak yang tutup pada sore hari. Sehingga memungkinkan untuk dikaji zonasi penggunaannya. Yang saya herankan Walikota sudah memasukkan ini kedalam program kerja tapi hari ini berjalan sangat lambat pembahasan nya di para petinggi Pemko” tutup Arief.
Editor: Dahlan
