Kota Jantho – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dan Inspektorat Aceh Besar menggelar rapat persiapan penilaian percontohan Desa Antikorupsi Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting di ruang rapat Dinas Kominfo Aceh Besar, Kota Jantho, Jumat (26/9/2025).
Rapat dipandu oleh tim KPK RI yang terdiri atas Rino Haruno, Aris Arham, Gerhard, Desi Sulastri, dan Yuniva. Hadir pula Plh Inspektur Aceh Besar Abdullah SSos bersama tiga penyuluh antikorupsi, yaitu Amrullah, Suhaili, dan Ira Laila.
Plt Kepala Dinas Kominfo Aceh Besar, Khairul Huda SKom MM, mengatakan rapat ini bertujuan memantapkan berbagai tahapan dan indikator penilaian desa antikorupsi yang segera dilaksanakan di Aceh.
“Pemkab Aceh Besar sangat berkomitmen untuk mendukung penuh program Desa Antikorupsi ini. Kita ingin memastikan seluruh tahapan penilaian berjalan sesuai standar KPK, mulai dari kertas kerja penilaian hingga kesiapan lapangan,” ujar Khairul Huda.
Ia menjelaskan, rapat juga membahas komponen dan mekanisme penilaian desa antikorupsi, termasuk pengecekan lapangan yang akan dilakukan tim KPK bersama instansi terkait. Diskominfo, kata Khairul, siap mendukung penyediaan data, publikasi, serta teknologi informasi untuk memperkuat transparansi desa.
“Kolaborasi antarinstansi sangat penting, terutama antara Diskominfo, Inspektorat, dan pemerintah desa. Kita harap program ini tidak hanya sebatas penilaian, tapi benar-benar membentuk budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan gampong,” tambahnya.
Plh Inspektur Aceh Besar, Abdullah SSos, menegaskan pihaknya akan mengawal proses penilaian agar desa percontohan benar-benar memenuhi aspek integritas dan pencegahan korupsi.
“Inspektorat akan berperan aktif mendampingi desa dalam memahami komponen penilaian, terutama dalam hal pengelolaan keuangan, pelayanan publik, serta penguatan partisipasi masyarakat,” ungkap Abdullah.
Sebagai informasi, program Desa Antikorupsi merupakan inisiatif nasional yang digagas KPK untuk menumbuhkan nilai integritas dan budaya antikorupsi sejak tingkat pemerintahan paling bawah.***
Editor: DahlanReporter: Syaiful AB
