Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, menyatakan dukungan terhadap rencana pembentukan Desk Koordinasi Aceh di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).
Menurut Dek Fadh, keberadaan Desk Koordinasi Aceh dapat menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat, terutama dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Desk Koordinasi Aceh ini sangat bagus untuk pembangunan ekonomi Aceh. Kita berterima kasih kepada Bapak Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago,” kata Dek Fadh di Banda Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan Dek Fadh dalam rapat pertama pembentukan Desk Koordinasi Aceh yang digelar Kemenko Polkam secara hybrid pada Rabu (19/8/2026).
Rapat tersebut dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, serta diikuti perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sumule Tumbo, selaku Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Ditjen Otda.
Menurut Dek Fadh, pembentukan Desk Koordinasi Aceh merupakan instruksi Menko Polkam sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan Pemerintah Aceh.
Dek Fadh menjelaskan, Desk Koordinasi Aceh diharapkan menjadi wadah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menangani berbagai isu strategis di Aceh.
“Terutama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta penanganan berbagai isu strategis di Aceh,” ujarnya melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi.
Ia mengatakan, keberadaan desk tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi, deteksi dini, pencegahan, penanganan, monitoring, dan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan Aceh.
Selain menjaga stabilitas politik dan keamanan, Desk Koordinasi Aceh juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut termasuk pelaksanaan kekhususan dan otonomi khusus Aceh, pembangunan ekonomi, pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta stabilitas politik dan keamanan.
Dalam rapat tersebut, kementerian dan lembaga terkait pada prinsipnya mendukung pembentukan Desk Koordinasi Aceh. Namun, konsep, struktur, keanggotaan, pembagian tugas, dan mekanisme kerja masih perlu disempurnakan.
“Termasuk penetapan personel kementerian/lembaga dan unsur Pemerintah Aceh, agar pelaksanaan Desk Koordinasi Aceh efektif dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan yang telah ada,” kata Dek Fadh.
Sejumlah kementerian dan lembaga direncanakan terlibat dalam Desk Koordinasi Aceh. Di antaranya Kemenko Polkam, Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan.
Selain itu, terdapat Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kemensetneg, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, Kemendikdasmen, Kementerian Ketenagakerjaan, BNPB, Kemensos, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bakamla RI, TNI, Polri, BIN, BAIS, Kejaksaan RI, BSSN, Pemerintah Aceh, serta unsur kewilayahan terkait.
Menurut Dek Fadh, dukungan berbagai kementerian dan lembaga tersebut dapat menjadi peluang untuk mempercepat pembangunan Aceh.
“Terutama terkait dengan perkembangan ekonomi Aceh, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tentu saja termasuk pada penguatan tata kelola Pemerintah Aceh,” katanya.
Untuk memastikan aspek pembangunan ekonomi mendapatkan perhatian khusus, Dek Fadh mengusulkan agar Desk Koordinasi Aceh memiliki kelompok kerja (Pokja) tersendiri yang fokus menangani persoalan ekonomi Aceh.
Menurutnya, Pokja tersebut dapat diarahkan untuk membantu pemerintah dalam menangani persoalan kemiskinan dan pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sehingga dapat fokus dan kuat dalam membantu Aceh untuk menangani masalah kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Dek Fadh berharap proses pembentukan Desk Koordinasi Aceh dapat segera diselesaikan sehingga wadah koordinasi tersebut dapat mulai bekerja secara efektif.
“Pemerintah Aceh sangat mendukung. Bahkan berterima kasih mendapat dukungan yang sangat luar biasa tersebut,” pungkasnya.
Editor: Dahlan
