Banda Aceh – Pemerintah Aceh menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan yang dengan sengaja menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) maupun semen di Aceh. Setiap indikasi pelanggaran yang merugikan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan pemerintah memahami keresahan masyarakat apabila terjadi gangguan pasokan BBM dan semen karena kedua komoditas tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi, pembangunan, dan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Apapun bentuk perbuatannya yang merugikan masyarakat, pasti diambil tindakan,” kata Nurlis di Banda Aceh, Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun untuk membentuk tim khusus guna mengurai penyebab kelangkaan BBM dan semen yang terjadi di sejumlah wilayah.
Tim tersebut berada di bawah koordinasi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, Teuku Robby Izra, dengan melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Teuku Adi Darma, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini.
Sebagai langkah awal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh telah meminta penjelasan kepada PT Solusi Bangun Andalas selaku produsen Semen Andalas terkait kondisi pasokan semen.
Berdasarkan keterangan perusahaan, lonjakan permintaan semen di sejumlah daerah menyebabkan percepatan penyerapan stok, sementara aktivitas produksi tetap berjalan normal tanpa kendala.
Meski demikian, Pemerintah Aceh akan terus menelusuri rantai distribusi hingga ke tingkat pengecer untuk memastikan tidak terdapat praktik yang menyebabkan kelangkaan di masyarakat.
“Tentu saja jika ditemukan perbuatan yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat akan diambil tindakan, termasuk melibatkan aparat penegak hukum dari kepolisian di Aceh,” ujar Nurlis.
Di sektor BBM, Pemerintah Aceh juga telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) pengendalian distribusi BBM di Kota Banda Aceh bersama Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Perekonomian Setda Aceh, serta personel Polda Aceh.
Tim melakukan pemeriksaan di SPBU Lingke dan SPBU Lambhuk. Dari hasil pengecekan diketahui stok BBM masih tersedia dan proses pengisian berjalan normal.
Namun demikian, petugas menemukan sejumlah kendaraan menggunakan QR Barcode Subsidi Tepat yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan. Selain itu, di SPBU Lambhuk juga ditemukan kondisi yang dinilai tidak lazim.
“Ketika petugas sampai ke SPBU, banyak kendaraan yang kocar-kacir keluar dari antrean. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres dalam administrasi antrean pengisian konsumen,” kata Nurlis.
Seluruh temuan tersebut telah didata dan akan ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan lebih lanjut bersama instansi terkait.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga Regional Aceh memastikan ketersediaan BBM di Aceh masih berada dalam kondisi aman. Pertamina juga menyatakan terus mempercepat proses distribusi agar penyaluran kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Selain BBM bersubsidi, Pertamina juga memastikan stok LPG tabung 3 kilogram masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, Nurlis menegaskan hingga saat ini pemerintah belum menemukan data maupun fakta yang membuktikan adanya praktik permainan atau penyimpangan dalam distribusi BBM maupun semen.
Menurutnya, ketersediaan semen dipengaruhi oleh kapasitas produksi, distribusi, dan kelancaran sistem logistik, sedangkan distribusi BBM dilaksanakan sesuai kebijakan nasional dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah melalui Pertamina.
Pemerintah Aceh, lanjut Nurlis, akan terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina, produsen semen, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pasokan dan distribusi kedua komoditas tersebut tetap berjalan lancar.
Selain memperkuat pengawasan lintas sektor, Pemerintah Aceh juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dengan melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan distribusi BBM maupun semen di lapangan.
“Setiap laporan akan menjadi bahan verifikasi dan tindak lanjut bersama instansi terkait,” tutup Nurlis.
Editor: Dahlan
