Home / Pemerintah Aceh

Selasa, 21 Juli 2026 - 16:18 WIB

Realisasi Tambahan TKD Aceh 2026 Terus Digenjot, Dukung Pemulihan Pascabencana dan Pertumbuhan Ekonomi

mm Redaksi

Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA. Foto: Dok. Biro Adpim Setda Aceh

Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA. Foto: Dok. Biro Adpim Setda Aceh

Banda Aceh – Pemerintah Aceh terus mempercepat pelaksanaan kegiatan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 guna mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana hidrometeorologi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, mengatakan percepatan tersebut dilakukan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menurut M. Nasir, terdapat 766 paket kegiatan dengan total anggaran Rp824,90 miliar yang dilaksanakan oleh 14 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Baca Juga :  Pengamat Media Soroti Polemik Pencabutan Pergub JKA, Minta Pemerintah Aceh Tunjukkan Dokumen Resmi

“Berdasarkan rekapitulasi hingga 16 Juli 2026, sebanyak 346 paket kegiatan atau 45,2 persen dengan nilai Rp337,29 miliar telah memasuki tahap pelaksanaan fisik,” kata M. Nasir, Minggu (19/7/2026).

Dari sisi pengadaan barang dan jasa, sebanyak 447 paket atau 58,4 persen dengan nilai Rp570,92 miliar telah menyelesaikan proses pemilihan penyedia. Sementara itu, 379 paket senilai Rp546,25 miliar telah menandatangani kontrak sehingga pekerjaan fisik di lapangan diperkirakan akan terus meningkat.

Untuk realisasi keuangan, hingga pertengahan Juli 2026 telah mencapai Rp98,79 miliar atau sekitar 11,98 persen dari total anggaran yang dialokasikan. Angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring percepatan pelaksanaan pekerjaan.

Baca Juga :  Muzakir Manaf Lantik 25 Pejabat Eselon II Pemerintah Aceh, Tegaskan Percepatan Kinerja dan Realisasi Anggaran 2026

Pada tingkat kabupaten dan kota, realisasi Tambahan TKD tercatat sebesar Rp27,32 miliar atau 2,4 persen, yang terdiri atas sektor pendidikan Rp2,95 miliar, infrastruktur Rp6,94 miliar, pertanian Rp1,91 miliar, serta urusan lainnya Rp15,53 miliar.

Dengan capaian tersebut, realisasi Tambahan TKD di tingkat provinsi mencapai 3,1 persen, sedangkan kabupaten/kota 2,4 persen. Pemerintah Aceh optimistis angka tersebut akan terus meningkat seiring rampungnya proses penganggaran dan pengadaan.

Baca Juga :  Murthalamuddin Ajak Guru Menulis: “Bahasa Bisa Menggerakkan Bangsa”

M. Nasir menegaskan, Pemerintah Aceh terus melakukan monitoring dan pengendalian secara intensif terhadap seluruh SKPA pelaksana guna memastikan setiap kegiatan berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, serta sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, program Tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pemerintah Aceh optimistis seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai target sehingga mampu mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar M. Nasir.

Editor: Dahlan

Share :

Baca Juga

Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh Tegaskan JKA Tetap Berjalan, Penyesuaian Berlaku Mulai Mei 2026

Pemerintah Aceh

Hebat! ASN Aceh Sukses Raih Doktor Ilmu Manajemen Jalur Jurnal Internasional Q1

Pemerintah Aceh

Gubernur Aceh Serahkan SK Kepada 618 Calon ASN: Wajah Negara dan Garda Terdepan Pelayanan Publik

Pemerintah Aceh

Gubernur Aceh Saksikan Penandatanganan Kerja Sama PCI dan BUMN Tiongkok untuk Fasilitas Tambang dan Smelter

Daerah

Tim Relawan ASN BPBJ Setda Aceh Gotong Royong Pemulihan Dua Dayah di Aceh Utara, Pemerintah Aceh Salurkan Bantuan Kebutuhan Dasar

News

Marlina Muzakir Tanam Murbei, Dorong Kebangkitan Sutera Aceh
Gubernur Aceh

Pemerintah Aceh

Gubernur Aceh Ucapkan Selamat ke Mendagri atas Anugerah Adat

Pemerintah Aceh

Mualem Tegaskan Pemulihan Pascabencana Aceh Butuh Dukungan Nyata Pemerintah Pusat